Lembaga PST Apresiasi Kejati Sumsel Berhasil OTT Oknum Anggota Dewan Inisial KT dan Anaknya RA

Palembang – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terhadap oknum anggota DPRD Muara Enim berinisial KT dan anaknya RA, memicu reaksi keras dari publik.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Situasi Terkini (PST) memberikan apresiasi tinggi, namun sekaligus melempar tuntutan panas agar kasus ini tidak berhenti di "kaki tangan" saja.

​Ketua PST, Dian HS, secara tegas meminta Kejati Sumsel untuk tidak gentar mengusut tuntas keterlibatan aktor-aktor kelas kakap di balik skandal gratifikasi proyek irigasi Ataran Air Lemutu tersebut.

​Dian HS menekankan bahwa penangkapan KT, yang merupakan politisi dari Fraksi Golkar, harus menjadi pintu masuk untuk memeriksa jajaran eksekutif tertinggi di Kabupaten Muara Enim.
​"Kami mengapresiasi langkah cepat Kejati Sumsel. Namun, jangan hanya berhenti di anggota DPRD dan anaknya. Kejati harus berani mendalami dugaan keterlibatan Bupati Muara Enim serta adik kandungnya yang juga berada di Fraksi Golkar," ujar Dian dengan nada lugas, Rabu (18/02/2026).

​Menurutnya, aliran dana sebesar Rp 1,6 Miliar yang diduga telah berubah wujud menjadi mobil mewah Alphard tersebut hanyalah puncak gunung es dari karut-marutnya birokrasi di Bumi Serasan Sekundang.

​Tak hanya menyasar level politik, Dian HS juga membongkar dugaan adanya permainan sistematis di tubuh Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Ia menyebut dua nama krusial dengan inisial IS yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) AMPL.
​"Kejati Sumsel wajib memeriksa Sekretaris Dinas PUPR dan Kabid AMPL yang keduanya berinisial IS. Mereka ini dikenal dengan sebutan 'ISIS'. Khusus untuk Kabid AMPL, dia diduga kuat sebagai otak dari pengaturan berbagai proyek di Muara Enim, atau yang akrab disebut sebagai 'JOKER'," ungkap Dian.
​Ia menegaskan bahwa tanpa keterlibatan "orang dalam" di dinas terkait, mustahil uang muka proyek senilai Rp 7 Miliar bisa bocor menjadi komisi ilegal bagi oknum legislatif.

​Sebelumnya, Kejati Sumsel melalui Kasi Penkum Vanny Yulia Eka Sari telah menyatakan bahwa penyidikan masih berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak-pihak dari Pemerintah Daerah, termasuk Kepala Daerah.

​Dian HS menutup pernyatannya dengan peringatan keras agar kasus ini tidak menguap di tengah jalan.

"Rakyat Muara Enim sudah lelah dengan korupsi yang berjamaah. Kami tantang Kejati Sumsel untuk membongkar siapa sebenarnya 'Joker' yang mengatur permainan proyek ini. Siapa pun yang terlibat, mau dia keluarga pejabat atau penguasa, harus diseret ke meja hijau!" pungkasnya.(CH/Rilis).
Share:

Imlek Bawa Hoki, KAI Daop 6 Yogyakarta Meriahkan Imlek Dengan Atraksi Barongsai Bagikan Jeruk Mandarin di Stasiun dan Kereta Api

Jogjakarta _ Atraksi barongsai dan Liong-Liong yang memeriahkan suasana Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di Stasiun Yogyakarta tak hanya menarik perhatian para pelanggan kereta api tapi bahkan mencuri perhatian warga dan wisatawan sekitar stasiun dan Kawasan Malioboro untuk turut menikmati. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menggelar atraksi barongsai dan Liong Liong di Stasiun Yogyakarta, Selasa (17/2/2026).
Suguhan atraksi pertunjukan seni barongsai dan Liong Liong digelar di Plaza Timur, Peron 3, dan Hall Timur Stasiun Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan selain sebagai wujud penghormatan kepada masyarakat dan pelanggan yang merayakan Tahun Baru Imlek juga sebagai apresiasi bagi seluruh pelanggan setia KA agar mendapatkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan dalam mome Imlek ini.

“Selain sebagai apresiasi untuk para pelanggan KA, rangkaian kegiatan Imlek ini juga sebagai wujud semangat KAI Daop 6 Yogyakarta untuk merayakan keberagaman. KAI Daop 6 Yogyakarta juga turut mendukung pelestarian dan edukasi seni budaya dengan menghadirkan kesenian atraksi barongsai yang menjadi tradisi saat Hari Raya Imlek agar dapat disaksikan tak hanya oleh para pelanggan tapi juga masyarakat sekitar sebagai bagian dari ekosistem stasiun,” jelas Feni Novida Saragih, Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Rabu (18/02/2026).

Feni menambahkan, KAI Daop 6 Yogyakarta terus berupaya mengemas berbagai program, dekorasi tematik, dan momen agar menarik masyarakat untuk menjadikan Stasiun Yogyakarta dan Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata favorit.

Kemeriahan perayaan Imlek dilaksanakan dengan pemberian souvenir tematik Imlek, pemberian makanan khas Imlek seperti jeruk mandarin serta pohon angpao yang berisi berbagai merchandise. Tak hanya di stasiun, penumpang di atas kereta pun turut mendapatkan merchandise. KAI Daop 6 Yogyakarta membagikan merchandise kepada para penumpang KA Taksaka di Stasiun Yogyakarta.

KAI Daop 6 juga menghadirkan program “Fortune Seat” di KA Taksaka (43) yaitu kesempatan bagi pelanggan terpilih untuk mendapatkan upgrade kelas secara gratis sebagai bentuk apresiasi dan kejutan Imlek bagi pelanggan yang beruntung.

Kemeriahan ini diikuti pula dengan kenaikan volume penumpang di Daop 6 Yogyakarta. Pada Libur Nasional Imlek hari ini, 17 Februari 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta memberangkatkan sebanyak 28.500 pelanggan dan menerima kedatangan sebanyak 18.250 pelanggan. Namun angka ini masih dinamis karena proses pemesanan tiket keberangkatan go show masih dilayani hingga malam nanti.

Berikut pantauan pergerakan penumpang di beberapa stasiun Daop 6 Yogyakarta:

1. Stasiun Yogyakarta memberangkatkan sebanyak 16.537 penumpang dan menerima kedatangan 13.120 penumpang.

2. ⁠ Stasiun Lempuyangan memberangkatkan sebanyak 5.149 penumpang dan menerima kedatangan 4.465 penumpang.

3. ⁠Stasiun Solo Balapan memberangkatkan 4.252 penumpang dan menerima kedatangan 3.954 penumpang

4. ⁠Stasiun Klaten memberangkatkan 1.381 penumpang dan menerima kedatangan 721 penumpang.

5. Stasiun Wates memberangkatkan 622 penumpang dan menerima kedatangan 377 penumpang.

KAI Daop 6 mengimbau pelanggan untuk tetap memperhatikan ketertiban, keselamatan, serta mengatur waktu keberangkatan menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta api karena keberangkatan perjalanan kereta api tetap sesuai jadwal yang berlaku.

“Perayaan Imlek ini kami hadirkan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai wujud apresiasi kepada para pelanggan khususnya yang merayakan Hari Raya Imlek serta menjadi bagian dari upaya KAI Daop 6 dalam menciptakan suasana stasiun yang ramah, inklusif, dan bernuansa budaya. KAI Daop 6 ingin pelanggan merasakan suasana Imlek yang hangat, penuh kegembiraan, dan membawa hoki sejak berada di stasiun,” tutup Feni.

Rangkaian kemeriahan Imlek di KAI Daop 6 Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang tak terlupakan, menyenangkan dan penuh makn bagi seluruh penumpang kereta api.


Salam
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta
Feni Novida Saragih. 

(CH) 
Share:

FPGSS Persiapkan Aksi 24 Februari di Kejati Laporkan 3 Instansi Atas Dugaan Korupsi

Palembang _ Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGSS) dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demo di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati) untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan beberapa instansi terkait adanya dugaan indikasi Korupsi.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan langsung oleh Iqbal Tawakal selaku Ketua FPGSS kepada wartawan menyatakan bahwa aksi demo di Kejati nanti akan dilakukan pada hari Selasa 24 Februari untuk menyampaikan laporan pengaduan kepada Kepala Kejati Sumsel terkait adanya dugaan indikasi korupsi di Desa Pedamaran, serta beberapa Puskesmas di Kabupaten OKI. Lalu pengaduan terkait dugaan Pungli uang Komite dan DANA BOS penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang terindikasi dilakukan oleh oknum Kepsek dan Ketua Komite di SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3. SMKN 4, SMKN 5, dan SMKN 6 serta SMKN 7 kota Palembang pada, Rabu (18/02/26).

Iqbal Tawakal menjelaskan adanya dugaan indikasi korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Pedamaran 2, Pedamaran 3, 4, 5 dan Pedamaran 6 serta Desa Cinta Jaya, Desa Suka Damai dan Desa Suka Pulih atas beberapa paket pekerjaan di tahun 2024- 2025. Lalu Puskesmas Pematang Panggang, Puskesmas Cengal dan Puskesmas Lempuing dan Tugu Mulyo 
dan beberapa SMKN. 

"Kami akan menyampaikan laporan resmi terkait temuan dugaan praktik tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pengelolaan dana Desa di beberapa Desa, Kabupaten OKI. Kami juga akan masukan pengaduan atas beberapa Item pekerjaan program di Puskesmas Kabupaten OKI. Lalu pengaduan berapa SMKN di Kota Palembang," ujar Iqbal Tawakal.

Laporan ini didasari atas informasi yang didapat dan analisis data di lapangan yang menunjukkan adanya pola belanja yang tidak wajar, berulang, dan berpotensi merugikan keuangan negara pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025. 

"Untuk detail pengaduannya sengaja tidak saya masukan dalam isi berita tetapi telah saya persiapkan beberapa berkas detail untuk kami masukan sebagai pengaduan di PTSP Kejati Sumsel," ungkap Iqbal Tawakal.

Dari beberapa item tersebut kami menduga adanya indikasi yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang merugikan keuangan Negara. Dan pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, imbuhnya.

Untuk itulah dalam aksi dan laporan pengaduan nanti, FPGSS akan mendesak Kejati Sumsel untuk segera :

1. Memeriksa semua berkas, cek fisik pada penggunaan anggaran, guna membuktikan keabsahan belanja dan pekerjaan di Desa Pedamaran 2, Pedamaran 3, 4, 5 dan Pedamaran 6 serta Desa Cinta Jaya, Desa Suka Damai dan Desa Suka Pulih di Kabupaten OKI.

2. Melakukan pemeriksaan berkas, cek fisik terhadap belanja modal serta pekerjaan program yang lainnya di beberapa Puskesmas Pematang Panggang, Puskesmas Cengal dan Puskesmas Lempuing dan Tugu Mulyo, Kabupaten OKI.

3. Melakukan pemeriksaan berkas, cek fisik terhadap penggunaan DANA BOS dan DANA KOMITE di beberapa SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3. SMKN 4, SMKN 5, dan SMKN 6 serta SMKN 7 kota Palembang.

4. Memanggil Kepala Desa dan Kepala Puskesmas Kabupaten OKI tersebut serta Kepala Sekolah beberapa SMKN untuk dimintai penjelasan terkait beberapa poin pengaduan tersebut.

"Selain itu kami juga akan mendesak Kejati Sumsel untuk segera melakukan Audit Investigatif terhadap penggunaan dana desa dan memeriksa Kepala Desa atas aliran dan penggunaan dana tersebut. Begitupun dengan Puskesmas dan SMKN yang kami laporkan," tutup Iqbal Tawakal.

(CH/Rilis Afan) 
Share:

Jembatan P.6 Lalan Kembali Ditabrak Tongkang Batubara, Sejumlah Tiang Pancang Rusak

Jembatan P.6 Lalan Kembali Ditabrak Tongkang Batubara, Sejumlah Tiang Pancang Rusak

ReformasiRI.com, Lalan Muba – Proyek pembangunan kembali Jembatan P.6 Lalan di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kembali mengalami insiden. Pada Minggu (15/2/2026) sekitar pukul 17.04 WIB, sebuah tongkang pengangkut batubara dilaporkan menabrak konstruksi tiang pancang jembatan yang sedang dalam proses pembangunan.

Akibat kejadian tersebut, sekitar dua hingga tiga tiang pancang dilaporkan mengalami kerusakan dan roboh ke dasar sungai. Peristiwa ini menambah daftar gangguan terhadap pembangunan jembatan yang sebelumnya juga pernah mengalami kerusakan.

Kapolsek Lalan, Iptu M. Syazilli, S.H., M.H., membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa armada yang terlibat adalah TB Titan 33 yang menarik BG Nautica 22 bermuatan batubara, dengan kapal bantu TB Marina 2235.

“Peristiwa terjadi saat tongkang melintas di alur Sungai Lalan dan diduga kehilangan kendali sehingga menyenggol tiang pancang jembatan yang sedang dibangun. Saat ini kami masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pastinya,” ujar Kapolsek.

Warga Soroti Pengamanan dan Lalu Lintas Sungai
Insiden ini memicu reaksi dari sejumlah warga Kecamatan Lalan. Beberapa warga menyampaikan kekecewaan karena pembangunan jembatan yang menjadi akses vital masyarakat kembali terganggu.

Salah satu warga wilayah P6 mengungkapkan harapannya agar pengamanan di sekitar lokasi proyek diperketat serta pengaturan lalu lintas sungai diperjelas selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami berharap ada pengawasan lebih ketat terhadap lalu lintas tongkang, supaya pembangunan jembatan bisa berjalan lancar dan tidak terus terganggu,” ujarnya.

Sejumlah warga juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan alur sungai, mengingat sebelumnya beredar informasi adanya rencana pembatasan sementara lalu lintas tongkang batubara demi alasan keselamatan konstruksi.

Proses Penyelidikan Berlangsung
Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian bersama instansi terkait masih melakukan pendataan kerusakan serta mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat. Belum ada keterangan resmi mengenai besaran kerugian maupun unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut.

Pihak terkait diharapkan dapat segera melakukan koordinasi guna memastikan kelanjutan pembangunan jembatan yang menjadi infrastruktur penting bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Lalan.
(Tim/ref)
Share:

Lebih dari Sekadar Rumah: Alzafa Residence Tahap 3 Jadi Wadah Ekonomi Kreatif Warga

PALEMBANG – RK Group Property kembali memperkuat eksistensinya dalam sektor hunian subsidi dengan meresmikan Alzafa Residence Tahap 3 di kawasan Tegal Binangun, Sabtu (14/2). 
Acara Grand Opening ini berlangsung meriah dengan memadukan seremoni peresmian, pemberdayaan ekonomi lokal lewat bazar UMKM, hingga beragam perlombaan rakyat.

Kemeriahan dimulai sejak pagi hari melalui kegiatan senam sehat yang diikuti oleh ratusan warga sekitar dan calon penghuni. 

Tak hanya sekadar urusan properti, RK Group Property menjadikan momen ini sebagai pesta rakyat dengan menggelar lomba mewarnai, fashion show anak, hingga lomba karaoke dewasa yang memperebutkan berbagai doorprize menarik.

Komisaris RK Group Property, Bpk. H. Yugo Hardianto, Sp., menegaskan bahwa kehadiran Tahap 3 ini adalah langkah nyata perusahaan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Alzafa Residence Tahap 3 adalah wujud konsistensi kami sejak tahun 2011 untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga kini, lebih dari 8.000 unit telah kami bangun. Namun bagi kami, ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan membangun ekosistem komunitas yang sehat dan produktif," ujar H. Yugo Hardianto saat diwawancarai di lokasi acara.

Ia juga menambahkan bahwa integrasi bazar UMKM dalam acara ini bertujuan untuk memacu roda ekonomi warga sekitar. 

"Kami ingin kehadiran perumahan ini memberikan dampak instan bagi pedagang lokal dan pelaku usaha kecil di lingkungan Tegal Binangun," imbuhnya.

Antusiasme positif juga datang dari masyarakat yang hadir. Ibu Ratna, salah seorang pengunjung dan calon penghuni, mengaku terkesan dengan konsep acara yang kekeluargaan.

"Acaranya seru sekali, anak-anak bisa ikut lomba dan kita yang orang tua bisa belanja di bazar. Jarang ada peresmian perumahan yang seramai dan sepeduli ini dengan UMKM. Saya merasa lingkungannya nanti bakal hidup dan nyaman," ungkap Ratna.

Hal senada disampaikan oleh Rian, salah satu pelaku UMKM kuliner yang ikut membuka stan. 

"Terima kasih kepada RK Group yang sudah memberi wadah bagi kami. Pembelinya ramai dari pagi, harapannya kegiatan seperti ini sering diadakan agar ekonomi warga kecil seperti kami terus terbantu," tuturnya.

Dengan resminya Tahap 3 ini, Alzafa Residence diharapkan tidak hanya menjadi solusi kekurangan hunian (backlog), tetapi juga menjadi kawasan hunian yang harmonis dengan nilai sosial yang kuat. 

RK Group Property berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan tahap berikutnya demi memenuhi kebutuhan rumah berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

(CH) 
Share:

DPW MSK-Indonesia dan PB FPMP Kembali Desak Kejati Sumsel Tindaklanjuti Dugaan KKN

DPW MSK-Indonesia dan PB FPMP Kembali Desak Kejati Sumsel Tindaklanjuti Dugaan KKN

ReformasiRI.com, Palembang – Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (DPW MSK-Indonesia) bersama PB Front Pemuda Merah Putih (PB FPMP) Provinsi Sumatera Selatan kembali menyampaikan pernyataan sikap dalam aksi unjuk rasa damai terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah mereka masukkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

Dalam pernyataan sikap tertanggal 13 Februari 2026, massa aksi menegaskan bahwa korupsi jabatan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan negara.

Koordinator Aksi, Idrus Tanjung, menyampaikan bahwa pihaknya telah memasukkan laporan pengaduan (Lapdu) pada 26 September 2025 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel, disertai data pendukung. Aksi lanjutan juga telah dilakukan pada 23 Januari 2026 untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, khususnya bidang Pidana Khusus (Pidsus), untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 UU Tipikor serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” ujar Idrus.

Dalam tuntutannya, massa aksi meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan yang mereka laporkan, termasuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut. Mereka juga mempertanyakan progres Lapdu yang telah disampaikan sejak September 2025.

Selain itu, massa menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional apabila tidak terdapat kepastian hukum. Namun demikian, mereka juga menyatakan dukungan terhadap Kejati Sumsel dalam upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan.

Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Kejati Sumsel yang diwakili oleh Kasi Penerangan Hukum, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menyampaikan bahwa laporan yang dimasukkan pada 26 September 2025 saat ini masih dalam proses.

“Lapdu yang dimasukkan pada tanggal 26 September 2025 saat ini dalam proses. Karena laporan yang masuk cukup banyak, mencapai ratusan. Setiap laporan pasti kami tindak lanjuti, namun tentu membutuhkan waktu karena selain menangani pengaduan, kami juga menangani perkara-perkara lain,” jelas Vanny di hadapan massa aksi.

Ia juga menambahkan bahwa perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait substansi materi laporan yang disampaikan massa aksi. 

(Red) 
Share:

Resmi Beroperasi, Rumah Sehat Polairud Polda Sumsel di Pos Pangkalan Sandar Upang Layani 45 Lansia dan Manula

Palembang _ Rumah Sehat khusus manulah dan lansia yang berada di Pos Pangkalan Sandar Upang resmi beroperasi Jumat (13/2/2026) pagi. 
Rumah Sehat ini salah satu inovasi Pos Pangkalan Sandar Upang Ditpolairud Polda Sumsel yang melayani masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya. 

Direktur Polairud Polda Sumsel Kombes Pol Heru Agung Nugroho melalui Komandan Kapal V-1027 Upang Aipda Ardianto SH MH mengatakan Rumah Sehat Pos Pangkalan Sandar Upang melayani cek kesehatan dan berobat gratis untuk warga khususnya manulah dan lansia.
"Alhamdulillah sejak dibuka Rumah Sehat ini mendapat sambutan antusias dari warga Upang yang ingin cek kesehatan dan berobat gratis,"kata Aipda Ardianto SH MH kepada wartawan Jumat (13/2/2026)

Saat melayani masyarakat, tenaga media mendapati ada masyarakat yang belum pernah melakukan mengecek kesehatannya seperti pria Lansia bernama Musaba. 


"Saat dicek pak Musaba terkejut kalau gula darahnya lebih dari 500 sehingga langsung disarankan untuk menjaga pola makan dan harus menerapkan perilaku hidup sehat,"ungkapnya. 

Aipda Ardianto berharap dengan beroperasi rumah sehat Pos Pangkalan Sandar Upang ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa Upang.

"Rumah sehat ini beroperasi 2 kali dalam 1 bulan dengan tenaga medisnya empat bidan desa yang ada di desa Upang,"tuturnya. 


Keberadaan Rumah Sehat Pos Pangkalan Sandar Upang ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan berobat secara gratis tercatat hari ini sekitar 45 lansia dan manulah mendatangi rumah sehat untuk memeriksa kesehatannya dan berobat gratis.

"Semoga Rumah Sehat ini bisa terus berlanjut sehingga bisa memantau kesehatan lansia dan manulah yang ada desa pesisir Upang," tandasnya.

(CH) 
Share:

Subscriber

Berita Populer