Charma Afrianto, SE : Usut Tuntas Kericuhan di Polda Sumsel, Jangan Biarkan Premanisme Merusak Demokrasi

PALEMBANG — Ketua Umum DPP Gerakan Cinta Rakyat (GENCAR), Charma Afrianto, SE, mendesak kepolisian mengusut tuntas kericuhan yang terjadi saat aksi mahasiswa Cipayung Plus di depan Polda Sumatera Selatan, Selasa (13/10/2026). Peristiwa yang berlangsung di tengah penyampaian aspirasi terkait karhutla dan kabut asap itu harus menjadi perhatian serius, terutama menyangkut dugaan kekerasan terhadap mahasiswa dan wartawan.

“Polisi harus mengusut tuntas kejadian ini. Jika ditemukan tindakan premanisme, intimidasi, maupun kekerasan, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai praktik semacam ini merusak iklim demokrasi dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat,” tegas Charma.

Menurutnya, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara wartawan berhak menjalankan tugas jurnalistik tanpa intimidasi. Persoalan karhutla dan kabut asap yang menjadi latar belakang aksi juga membutuhkan perhatian serius dan respons nyata dari pihak terkait.

Charma menegaskan, ketegasan aparat diperlukan untuk memastikan ruang demokrasi tetap aman dan supremasi hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“Jangan biarkan premanisme mendapat ruang di Sumatera Selatan. Perbedaan pendapat harus disikapi secara dewasa, bukan dengan kekerasan. Polisi harus hadir memberikan perlindungan, mengungkap pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan peristiwa seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

DPP GENCAR mendorong agar penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Menurut Charma, menjaga kondusivitas daerah tidak cukup dengan meredam kericuhan, tetapi juga harus memastikan penyebab kejadian terungkap dan setiap pelanggaran hukum ditindaklanjuti.

“Sumsel membutuhkan keamanan, keadilan, dan demokrasi yang sehat. Ketiganya hanya bisa dijaga jika hukum ditegakkan secara konsisten dan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi intimidasi,” tutup Charma Afrianto, SE. (IR/Rilis) 

Share:

Baca Lagi

Potongan Minyak Disebut Capai 7 Drum, Pembayaran Dikeluhkan Molor hingga Sebulan: Petro Muba dan Koperasi Diminta Buka Suara

Potongan Minyak Disebut Capai 7 Drum, Pembayaran Dikeluhkan Molor hingga Sebulan: Petro Muba dan Koperasi Diminta Buka Suara

ReformasiRI.com, Musi Banyuasin – Mekanisme transaksi minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menjadi sorotan setelah muncul keluhan mengenai harga pembelian, dugaan pemotongan hasil minyak hingga 3–7 drum, serta keterlambatan pembayaran yang disebut mencapai satu bulan.

Berdasarkan informasi awal yang diterima redaksi, harga pembelian minyak disebut berkisar Rp800.000 hingga Rp900.000 per drum. Namun, sejumlah persoalan terkait mekanisme transaksi melalui koperasi masih membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi perhitungan hasil minyak, dasar pemotongan, kelengkapan dokumen transaksi, serta kepastian pembayaran kepada masyarakat.

Dugaan Potongan 3–7 Drum Perlu Penjelasan

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai dugaan pemotongan hasil minyak sebanyak 3–7 drum, di luar potongan kadar air yang disebut turut memengaruhi jumlah pembayaran.

Jika informasi tersebut benar, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar perhitungan potongan tersebut.

Apakah pemotongan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran, standar kualitas minyak, biaya operasional, atau ketentuan lain yang telah disepakati?

Selain itu, perlu diperjelas siapa yang melakukan pengukuran dan bagaimana hasilnya dicatat agar dapat diperiksa oleh pihak yang melakukan transaksi.

Keterbukaan mengenai volume minyak yang diserahkan, jumlah potongan, harga pembelian, dan nilai pembayaran menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun sengketa di kemudian hari.

Pembayaran Disebut Molor hingga Satu Bulan

Selain persoalan potongan, redaksi juga menerima informasi mengenai keluhan keterlambatan pembayaran.

Pembayaran yang disebut diharapkan berlangsung dalam waktu tiga hari dikeluhkan belum diterima oleh sebagian warga setelah 15 hari, bahkan hingga satu bulan.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui bukti transaksi, perjanjian pembayaran, dan keterangan langsung dari masyarakat yang mengalami keterlambatan.

Pengurus koperasi perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran, penyebab keterlambatan apabila terjadi, serta pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.

Kepastian pembayaran merupakan hal penting dalam transaksi ekonomi masyarakat. Karena itu, setiap keluhan perlu ditindaklanjuti secara terbuka dan proporsional berdasarkan bukti yang tersedia.

Nota Pasar Tanpa Stempel Menjadi Sorotan

Persoalan administrasi juga muncul setelah adanya informasi mengenai penggunaan nota pasar tanpa stempel resmi koperasi dalam transaksi minyak.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan dokumen yang digunakan sebagai bukti serah terima.

Apakah nota tersebut diakui oleh koperasi? Apakah terdapat dokumen pendukung yang mencantumkan identitas pihak yang bertransaksi, volume minyak, harga, jumlah potongan, dan jadwal pembayaran?

Penggunaan nota tanpa stempel tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, kelengkapan administrasi dan keterlacakan transaksi tetap perlu dipastikan untuk melindungi kepentingan semua pihak.

Petro Muba Diminta Memberikan Klarifikasi

Perhatian turut mengarah kepada Petro Muba yang disebut dalam informasi awal mengenai mekanisme transaksi tersebut.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen atau konfirmasi resmi yang memastikan bentuk hubungan kerja sama, kewenangan, maupun tanggung jawab Petro Muba terhadap koperasi yang dimaksud.

Oleh karena itu, Petro Muba perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan kontraktual atau operasional dengan koperasi tersebut.

Apabila kerja sama memang ada, masyarakat perlu memperoleh kejelasan mengenai pembagian kewenangan, mekanisme penetapan harga, dasar pemotongan, proses penerimaan minyak, dan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran.

Klarifikasi tersebut diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan pihak tertentu.

Transparansi dan Hak Masyarakat Harus Diutamakan

ReformasiRI.com meminta pengurus koperasi dan Petro Muba memberikan penjelasan mengenai dugaan potongan minyak, harga pembelian, penggunaan nota transaksi, serta keluhan keterlambatan pembayaran.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ialah siapa yang menetapkan potongan 3–7 drum, bagaimana dasar penghitungannya, siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran, dan bagaimana hubungan sebenarnya antara Petro Muba dengan koperasi yang menjalankan transaksi tersebut.

Jika terdapat transaksi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya perlu mengacu pada dokumen dan kesepakatan yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi atau pelanggaran ketentuan, penanganannya harus dilakukan oleh pihak berwenang berdasarkan fakta dan bukti.

Catatan Redaksi: Informasi mengenai dugaan pemotongan minyak, keterlambatan pembayaran, dan kemungkinan hubungan Petro Muba dengan koperasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu dan membuka ruang hak jawab serta hak koreksi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Tim Reformasi RI (RRI)

Editor: Redaksi

Kategori: Investigasi 

Publikasi: Senin, 12/11/2026

#ReformasiRI #MusiBanyuasin #PetroMuba #Investigasi #Transparansi #SuaraRakyat

Share:

Baca Lagi

Kapolda Sumsel : Ingatkan Personel Untuk Atasi Karhutla

PALEMBANG _ Suasana hangat penuh keakraban mewarnai malam kenal pamit Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) dari Komjen Pol Sandi Nugroho kepada Irjen Pol Rony Samtana Tarigan, di Ballroom Novotel Palembang, Jumat (9 Oktober 2026) tadi malam.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB tersebut menjadi momentum perpisahan bagi Sandi Nugroho sekaligus penyambutan Rony Samtana sebagai Kapolda Sumsel yang baru.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala daerah, r tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan undangan lainnya hadir dalam acara tersebut.

Tampak hadir Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Ketua TP-PKK Sumsel Hj Feby Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, Pangdam II/Sriwijaya, Kajati Sumsel, Danrem, kapolres, serta sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, Wali Kota Pagar Alam H Ludi Oliansyah, dan Bupati Banyuasin H Askolani.

Acara berlangsung meriah dengan penampilan beragam kesenian tradisional yang menyambut para undangan terhibur.

Mulai dari Tarian Sinanggar Tulo, Gending Sriwijaya, dan Ya Saman turut mewarnai rangkaian kegiatan, memperlihatkan kekayaan budaya.

Suasana semakin khidmat ketika acara diawali dengan doa yang dipimpin Habib Amak Shahab atau Habib Muhammad Naufal bin Ja'far Shahab.

Selanjutnya, para undangan menyaksikan tayangan selayang pandang perjalanan karier Komjen Pol Sandi Nugroho.

Tayangan tersebut menampilkan rekam jejak pendidikan, pengalaman memimpin di lingkungan Polri, serta berbagai kebijakan dan kepeduliannya selama bertugas di Sumsel sekitar sembilan bulan.

Sandi Nugroho Kenang Kebersamaan di Sumsel

Dalam sambutannya, Komjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan rasa senang dan terima kasih atas pengalaman serta kebersamaan yang dirasakannya selama bertugas di Bumi Sriwijaya.

Ia mengaku bersyukur dapat bekerja bersama banyak pihak yang dinilainya memiliki komitmen untuk membangun Sumsel dan menjags situasi keamanan daerah

Komjem Sandi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Irjen Pol Rony Samtana yang kini dipercaya memimpin Polda Sumsel.

Ia menilai Rony memiliki pengalaman dan kapasitas untuk melanjutkan tugas kepolisian di wilayah tersebut.

Dengan nada rendah hati, Komjen Pol Sandi menyampaikan bahwa berbagai hal baik yang telah berjalan selama masa tugasnya merupakan hasil kerja bersama.

“Saya hanya terima jadinya saja,” ujar Sandi, menggambarkan bahwa capaian organisasi tidak terlepas dari kontribusi jajaran dan seluruh pihak yang bekerja bersama.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf selama menjalankan tugas terdapat perkataan, sikap, atau tindakan yang kurang berkenan bagi masyarakat maupun rekan kerja.

Sebelum menutup sambutannya, Sandi Nugroho menyampaikan pesan penuh keakraban kepada masyarakat Sumsel agar hubungan silaturahmi tetap terjaga meskipun dirinya telah mendapatkan penugasan baru di Jakarta.

“Silakan mampir ngopi kalau ke Jakarta,” ujarnya.

Ungkapan tersebut menambah suasana hangat dalam malam kenal pamit yang menjadi penanda berakhirnya masa tugas Sandi sebagai Kapolda Sumsel.

Komjen Pol Sandi Nugroho kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pekerja Migran Indonesia / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Rony Samtana Ajak Semua Pihak Bersinergi

Setelah tayangan selayang pandang Komjen Pol Sandi Nugroho, acara dilanjutkan dengan pemutaran profil Irjen Pol Rony Samtana Tarigan.

Irjen Pol Rony sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sumsel.

Ia juga memiliki pengalaman bertugas sebagai Wakapolda Sumatera Utara. Wakapolda Sumsel sebelum kembali mendapat amanah memimpin Polda Sumsel.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Rony mengajak seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan.

Kapoda yang hobi lari ini, sejenak mengajak para yang hadir untuk berdoa agar asap karhutla segera hilang.

" Bagi yang beraga selain Islam silakan dengan tatacaranya, bagi yang beragama Islam mari membaca, Alfatihah,"   

Menurut Irjen Rony, terciptanya daerah yang aman dan kondusif membutuhkan dukungan seluruh elemen, bukan hanya kepolisian.

“Mari kita bersama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama menciptakan Sumsel yang aman dan kondusif,” menjadi pesan yang disampaikan Rony dalam kesempatan tersebut.''Polisi bersama rakyat,"tambahnya.

Ajakan itu menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas daerah, mendukung aktivitas masyarakat, serta memastikan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai Kapolda yang baru, Irjen Rony dihadapkan pada tanggung jawab melanjutkan program dan pelayanan kepolisian yang telah berjalan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda.

Herman Deru Berharap Tetap Menjadi Sahabat Sumsel

Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komjen Sandi Nugroho atas pengabdiannya selama bertugas di Sumsel.

Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Sandi dan masyarakat Sumsel tetap terjaga meskipun kini Sandi mengemban tugas di tempat yang baru.

H Herman Deru juga menyampaikan selamat bertugas kepada Rony Samtana sebagai Kapolda Sumsel.

Ia berharap komunikasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dan Polda Sumsel dapat terus diperkuat.

Menurut Herman Deru, sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kemajuan Sumatera Selatan.

Ia berharap kepemimpinan Rony dapat melanjutkan kolaborasi yang sudah terbangun bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.

Malam kenal pamit tersebut tidak hanya menjadi seremoni pergantian pimpinan kepolisian, tetapi juga momentum untuk mempererat silaturahmi dan menegaskan kesinambungan kerja sama dalam menjaga Sumsel.

Di tengah dinamika tugas dan tanggung jawab yang terus berkembang, harapan agar Sumsel tetap aman, kondusif, dan terus maju menjadi pesan bersama yang mengemuka dalam acara tersebut. (IR) 

Share:

Baca Lagi

Tak Sekadar Organisasi, HSB Banyuasin Turun ke Jalan Berbagi Berkah untuk Masyarakat

Tak Sekadar Organisasi, HSB Banyuasin Turun ke Jalan Berbagi Berkah untuk Masyarakat

ReformasiRI.com, Banyuasin – Kepedulian tidak selalu harus diwujudkan melalui langkah besar. Terkadang, sebungkus nasi yang diberikan dengan tulus mampu menghadirkan senyum sekaligus memperkuat rasa kebersamaan. Semangat inilah yang ditunjukkan jajaran Harimau Sumatera Bersatu (HSB) DPC Banyuasin melalui kegiatan sosial Jumat Barokah, Jumat (09/10/2026).

Bertempat di depan Masjid Jamhuria, Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, pengurus dan anggota HSB DPC Banyuasin turun langsung membagikan nasi bungkus kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap warga, sekaligus upaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini dipimpin Ketua DPC HSB Banyuasin, Pilni, didampingi Panglima Hamid, OKK Imam Syafei, serta sejumlah pengurus dan anggota lainnya. Mereka terlibat langsung dalam aksi berbagi tersebut sebagai wujud kebersamaan dan semangat gotong royong.

Bagi HSB Banyuasin, Jumat Barokah bukan semata-mata kegiatan membagikan makanan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan mengingatkan bahwa keberadaan sebuah organisasi juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran HSB menyampaikan harapan agar bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat bagi penerimanya serta menjadi ladang kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada sesama. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan Jumat Barokah tersebut.

Langkah sederhana ini sekaligus memperlihatkan bahwa kepedulian sosial dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Tidak harus menunggu memiliki banyak sumber daya, sebab kemauan untuk berbagi dan keikhlasan dalam membantu sesama merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

HSB DPC Banyuasin berharap semangat berbagi seperti ini dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kegiatan organisasi ke depan. Dengan hadir secara langsung di tengah masyarakat, organisasi diharapkan tidak hanya dikenal melalui aktivitas internal, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.

Melalui Jumat Barokah, HSB Banyuasin berupaya menanamkan pesan bahwa kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong merupakan nilai penting yang perlu dijaga. Sebab, organisasi yang dekat dengan masyarakat bukan hanya tentang nama dan keberadaan, melainkan juga tentang kemauan untuk hadir, mendengar, serta berbagi sesuai kemampuan. (Red) 

#ReformasiRI #HSBBanyuasin #HarimauSumateraBersatu #JumatBarokah #PangkalanBalai #Banyuasin #AksiSosial #PeduliSesama #BerbagiBerkah #GotongRoyong

Share:

Baca Lagi

Tiga Mobil OTK Jemput Paksa Romi Dari Rumahnya, Hingga Kini Belum Pulang

KAYUAGUNG – Peristiwa menegangkan dan penuh tanda tanya dialami keluarga Romi, warga Dusun 1 Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pemuda tersebut diduga kuat dibawa kabur oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) usai rumahnya digeruduk dan digeledah secara mendadak pada Kamis (8/10/2026) sekira pukul 03.00 WIB dini hari.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, aksi penggeledahan dan penjemputan paksa tersebut dinilai janggal serta melanggar prosedur hukum. Pasalnya, kelompok OTK itu memaksa masuk dan mengacak-acak isi rumah tanpa didampingi pengurus RT, RW, maupun perangkat desa setempat. Bahkan, mereka tidak mengantongi atau meninggalkan surat tugas/keterangan resmi apa pun.

Usai menggeledah, rombongan tersebut langsung membawa pergi Romi menggunakan empat unit mobil ke arah Kota Palembang. hingga saat ini, keberadaan korban masih belum diketahui.

Pihak keluarga telah berkoordinasi dan mempertanyakan kejadian ini ke Polsek Cengal serta melaporkannya ke aparatur desa setempat. Namun, belum ada titik terang terkait keberadaan korban maupun identitas kelompok yang membawanya.

Guna mengusut tuntas peristiwa ini, keluarga besar Romi menyatakan akan segera membuat laporan polisi secara resmi.

Pihak keluarga memohon bantuan masyarakat luas yang mengetahui keberadaan atau melihat Romi untuk segera menghubungi nomor 0813-6743-2632 atau mengantarkannya langsung ke kediaman keluarga di Dusun 1 Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, OKI. (Rilis) 

Share:

Baca Lagi

Kosgoro 1957 Palembang Bantu Pemindahan Trafo di MasjidKH. Balqi, Banten

Hindari Bahaya Listrik, P

Palembang _ Pimpinan dan Pengurus PDK Kosgoro 1957 Kota Palembang tidak pernah hentinya memberikan bantuan maupun pelayanan bagi masyarakat luas. Setiap Jumat, para pengurusnya yang tersebar di beberapa Kecamatan berbagi nasi bungkus pada Jumat Berkah. Dan beberapa waktu yang lalu PDK Kosgoro 1957 telah menyalurkan air bersih di Talang Petai, Plaju Darat Kota Palembang yang terdampak musim kemarau. 

Kini yang terbaru PDK Kosgoro 1957 Kota Palembang membantu pemindahan Trafo Listrik di lapangan Masjid KH. Balqi, Banten, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II Kota Palembang.

Menurut Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Palembang, M. Sholatudin, S.T kepada awak media bahwa pemindahan Trafo Listrik ini berdasarkan permintaan warga serta pengurus Masjid KH. Balqi, di daerah Banten karena mengingat dampak bahaya yang bisa ditumbuhkan dari trafo listrik bagi masyarakat maupun jemaah masjid jika berada ditengah masjid.

"Trafo listrik itu merupakan Ampere, pengatur arus listrik pada besaran tegangan tinggi dan rendah. Pemasangan trafo listrik dihalaman masjid memiliki risiko keselamatan karena berada di area masyarakat yang beraktivitas untuk beribadah makanya kita pindahkan keatas," ujar M. Sholatudin, S.T pada, Senin (05/10/26).

M. Sholatudin, S.T yang juga Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Golkar ini turut menjelaskan jika penempatan trafo di halaman masjid atau jarak yang terlalu dekat dengan bangunan dapat menyebabkan lompatan arus listrik ke objek sekitarnya, terutama saat hujan atau cuaca ekstrem. Jika kabel atau trafo terdapat kerusakan, di sekitar tiang yang teraliri listrik arus yang bocor dapat membahayakan pejalan kaki.

"Trafo itu juga rentan meledak dan kebakaran jika distribusi listriknya melebihi kapasitas. Itu tentu berbahaya bagi masyarakat khususnya di Masjid tersebut. Jika trafo panas berlebihan atau hubungan pendek dapat memicu ledakan. Untuk itulah kita pindahkan dari bawah keatas," ungkapnya.

Selain itu, M. Sholatudin, S.T juga menuturkan untuk meminimalisir bahaya tersebut maka dirinya selaku warga masyarakat dan sebagai Ketua Organisasi Kosgoro 1957 bersama pengurus Masjid KH Balqi, Banten, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II, Kota Palembang memindahkan posisi trafo yang sebelumnya dilapangan halaman masjid menjadi diatas supaya aman.

"Memang untuk jarak aman pemasangan trafo listrik itu dikisaran 3 sampai 4 meter dari bangunan atau aktivitas masyarakat atau manusia di sekitarnya. Dan Alhamdulillah pemindahan Trafo Listrik di Masjid KH Balqi, Banten sudah kita lakukan. Semua itu berkat dan untuk kita semua demi kemaslahatan umat," tutup M. Sholatudin, S.T.

Ditempat yang sama, Samlawi selaku Pengurus Masjid juga turut mengatakan jika pihaknya sudah puluhan tahun memohon dan meminta kepada Pemerintah dan pihak PLN untuk memindahkan trafo listrik tersebut, karena membahayakan dan menganggu jemaah masjid.

Dan akhirnya terwujud berkat bantuan Kosgoro.

"Kami sudah puluhan tahun memohon dan meminta Pemerintah dan pihak PLN untuk memindahkannya tetapi tidak terealisasi. Alhamdulillah berkat bantuan dari Ketua dan Pengurus PDK Kosgoro 1957 Kota Palembang pemindahan Trafo Listrik ini akhirnya terwujud juga," ungkap Samlawi penuh bahagia.

Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada PDK KOSGORO 1957 Kota Palembang, terkhusus bapak M. Sholatudin, ST, yang telah membantu masyarakat Banten Kecamatan SU II, Kota Palembang pada umumnya, dan terkhusus jemaah masjid KH Balqi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga 

bapak M. Sholatudin, ST sehat, selamat serta sukses selalu, ucapnya. (Rilis/Afan) 

Share:

Baca Lagi

Pemdes Rantau Harapan Salurkan BLT Tahap I kepada 15 KPM, Kades Minta Bantuan Digunakan dengan Bijak

Pemdes Rantau Harapan Salurkan BLT Tahap I kepada 15 KPM, Kades Minta Bantuan Digunakan dengan Bijak

ReformasiRI.com, Banyuasin – Pemerintah Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I kepada 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran yang berlangsung pada Senin (27/04/2026) tersebut berjalan lancar.

Penetapan penerima dilakukan setelah pemerintah desa bersama pendamping desa melakukan penjaringan dan pendataan terhadap masyarakat yang dinilai memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Kepala Desa Rantau Harapan, Ilin Sumantri, S.Pd., M.H., mengatakan jumlah penerima disesuaikan dengan kondisi anggaran dan kemampuan keuangan desa.

“Ya, sebenarnya masih banyak yang harus kita bantu. Namun, karena disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan desa, pemerintah desa menyimpulkan ada 15 KPM yang memang benar-benar layak menerima BLT,” ujar Ilin.

Ia menjelaskan, warga yang belum mendapatkan BLT diminta tidak berkecil hati ataupun menganggap adanya perlakuan berbeda. Menurutnya, penetapan penerima dilakukan berdasarkan kriteria dan hasil penjaringan yang telah dilakukan pemerintah desa bersama pendamping desa.

“Ada 15 KPM yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai penerima BLT. Kami melihat kondisi mereka, seperti kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, lanjut usia, disabilitas, serta unsur lainnya. Dari hasil penjaringan tersebut, kami menyimpulkan mereka layak dibantu,” jelasnya.

Ilin juga berpesan kepada KPM yang menerima bantuan agar menggunakan dana BLT secara bijak dan sesuai kebutuhan rumah tangga.

“Harapan saya kepada yang mendapatkan BLT, gunakanlah sesuai kebutuhan, jangan berpoya-poya. Bagi yang belum mendapatkan BLT, harap bersabar. Kita akan mencari solusi terbaik agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan bantuan dapat diberikan secara merata melalui program lainnya seperti bansos, PKH dan program pemerintah lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Pendamping Desa Rantau Harapan, Siti Murni, mengatakan proses penentuan penerima dilakukan melalui penjaringan dan pendataan secara teliti agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

“Ya, kami menjalankan sesuai aturan dan kriteria untuk menentukan orang yang benar-benar berhak menerima BLT. Harapannya bantuan ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak maupun kecemburuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan, 15 KPM yang ditetapkan dinilai telah memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan yang menjadi dasar penyaluran bantuan.

Penyaluran BLT tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap warga yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang membutuhkan dukungan. (Red) 

Share:

Baca Lagi