SIRA dan PST Minta Kejati Sumsel Segera Tetapkan Direktur PT Danadipa dan Anggota DPRD Muara Enim Inisial HM Sebagai Tersangka

Palembang _ Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi Proyek Irigasi Ataran Air Lemutu di Kabupaten Muara Enim memicu Lembaga Suara informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) kembali melakukan unjuk rasa yang ke-5 kalinya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) di Jalan Gubernur H Bastari, Jakabaring, Palembang.

Kali ini, SIRA dan PST dalam aksinya merangsek masuk ke halaman Kantor Kejati Sumsel mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan gratifikasi yang berujung penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada oknum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Golkar inisial (KT) dan anaknya (RA). 

Seperti di ketahui pihak pemberi gratifikasi atau suap yakni Direktur PT. Danadipa Cipta Kontruksi belum juga di tetapkan sebagai tersangka. 

Padahal, dalam UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) sudah sangat jelas, menerangkan bahwa pemberi dan penerima suap sama-sama dipidana, serta pada Pasal 5 dan 12 juga mengatur ancaman penjara, di mana pemberi suap dijerat karena menyuap dan penerima dijerat karena menerima.

"Hingga sekarang pihak Kejati Sumsel belum juga menetapkan tersangka saudara (HM) Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan adik kandung Bupati Muara Enim," ujar Rahmat Sandi Iqbal, SH Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, pada Rabu (13/05/2026). 

Sandi menjelaskan, dari keterangan tersangka (RA) melalui BAP lanjutan Penyidik Kejati Sumsel pada Selasa, 24/02/2026, ada peran penting inisial (HM) yang menyuruh atau memerintahkan tersangka (RA) untuk mengarahkan kemana saja uang hasil gratifikasi sebesar Rp.1,6 Miliar dan disitu juga ada dugaan aliran dana mengalir ke (HM).

Adapun dalam unjuk rasa tersebut SIRA dan PST menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya:

1. Mendesak Kejati Sumsel segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung senilai Rp. 7.162.400.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Danadipa Cipta Kontruksi. 

2. Segera tetapkan saudara (HM) anggota DPRD Muara Enim Fraksi Partai Golkar sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam pusaran korupsi proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

3. Meminta Kejati Sumsel untuk mendalami peran (HM) dalam kasus tersebut dan menelusuri dugaan aliran dana yg mengalir ke HM senilai 400 Juta Rupiah (menurut keterangan BAP lanjutan tersangka (RA) pada hari Selasa, 24 Februari 2026).

4. Segera tetapkan tersangka Direktur PT. Danadipa Cipta Kontruksi yang diduga sebagai otak pelaku pemberi Fee Proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung dan berkaitan dengan gratifikasi yang menjerat anggota DPRD Muara Enimn inisial (KT) dan anaknya (RA). 

Ditempat serupa, Kejati Sumsel melalui Kasi Sidik Bidang Pidsus MHD Pajrin, SH. MH menanggapi, dengan mengumpulkan minimal 2 alat bukti, pihaknya sudah mengagendakan rencana pemanggilan saudara (HM).

"Kita sudah mengagendakan untuk memanggil saudara HM dan kalau Dirut PT Danadipa itu sudah beberapa kali kita panggil untuk di periksa, sampai sekarang kita masih menunggu hasilnya," pungkas Pajrin tutup pembicaraan.

(CH) 

Share:

Baca Lagi

H. Achmad Nurcholis Optimistis Sayap Partai PAN Perkuat Kerja Politik hingga Tingkat RT di Banyuasin

H. Achmad Nurcholis Optimistis Sayap Partai PAN Perkuat Kerja Politik hingga Tingkat RT di Banyuasin

ReformasiRI.com, Banyuasin – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin, H. Achmad Nurcholis, S.Sos., menegaskan bahwa terbentuknya organisasi sayap partai diharapkan mampu memperkuat konsolidasi politik PAN sekaligus meningkatkan peran partai dalam membantu masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Senin (11/05/2026) 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan konsolidasi partai yang dihadiri jajaran pengurus DPD PAN Banyuasin, Barisan Muda (BM) PAN Banyuasin, Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Banyuasin, serta pengurus PAN Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Achmad Nurcholis, kehadiran organisasi sayap partai merupakan bagian penting dari strategi PAN untuk memperluas basis dukungan hingga ke tingkat paling bawah.

“Dengan terbentuknya sayap partai PAN, kami berharap dapat bersinergi dengan DPD PAN Banyuasin dalam melaksanakan kerja-kerja politik untuk membantu rakyat Banyuasin. Kami juga berharap BM PAN Banyuasin dan PUAN Banyuasin segera melakukan konsolidasi guna memperkuat kepengurusan sampai ke tingkat RT di seluruh wilayah Banyuasin,” ujar Achmad Nurcholis.

BM PAN Fokus Garap Generasi Z dan Milenial

Ketua BM PAN Banyuasin, Ari Anggara, menyampaikan bahwa organisasinya akan memusatkan perhatian pada pembinaan generasi muda, khususnya kalangan Gen Z dan milenial yang dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

“Pada Pemilu 2031 nanti, BM PAN akan fokus kepada kaum Gen Z dan milenial. Mereka adalah aset dan pemilih pemula yang sangat penting. Kami akan memprioritaskan kaderisasi kaum muda agar kelak mereka menjadi penerus bangsa,” tegas Ari Anggara.

Ambarwati Pimpin PUAN Banyuasin

Sementara itu, Ambarwati, S.Sos., M.Si., dipercaya memimpin PUAN Banyuasin. Sosok Ambarwati dikenal memiliki pengalaman akademik dan organisasi yang cukup mumpuni.

Ia merupakan alumni Program Sarjana dan Magister Universitas Sriwijaya, dikenal sebagai salah satu srikandi terbaik dari Kecamatan Rambutan, dan pernah bertugas di bidang administrasi kependudukan di kawasan OPI Mall. Selain itu, Ambarwati juga pernah menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rambutan serta aktif sebagai konsultan pemenangan partai politik.

Dalam perannya sebagai Ketua PUAN Banyuasin, Ambarwati menegaskan komitmennya untuk fokus memberdayakan kaum perempuan, khususnya para ibu rumah tangga, agar lebih aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.

“PUAN Banyuasin akan fokus merangkul ibu-ibu dan kaum perempuan agar mereka semakin berdaya dan turut berperan dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Arahan Strategis dari PAN Sumsel

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Suharli M. Yamin, M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya kerja terstruktur, konsolidasi berjenjang, dan soliditas seluruh kader.

Ia menyatakan bahwa kekuatan PAN pada Pemilu mendatang sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan kader untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat.

Dengan terbentuknya BM PAN Banyuasin dan PUAN Banyuasin, DPD PAN Banyuasin optimistis dapat memperluas jaringan organisasi hingga tingkat RT, memperkuat basis dukungan, serta meningkatkan kontribusi partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

(red)

Share:

Baca Lagi

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Penguatan Keuangan Pelaku Usaha

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Penguatan Keuangan Pelaku Usaha

ReformasiRI, OPINI - Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Di tengah persaingan ekonomi yang semakin berkembang, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga pengelolaan keuangan yang baik agar usaha dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi keuangan. Banyak pelaku usaha yang belum melakukan pencatatan keuangan secara tertib, sehingga sulit mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM berperan penting melalui program pembinaan, pelatihan manajemen keuangan, serta pendampingan usaha agar pelaku UMKM mampu mengelola keuangan secara lebih efektif dan profesional.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun program bantuan pemerintah. Kemudahan akses pembiayaan sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat menjadi sektor ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Tidak hanya berfokus pada bantuan modal, penguatan keuangan UMKM juga perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan pembayaran non tunai dan aplikasi pencatatan keuangan. Langkah ini penting agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan efisiensi usaha mereka.

Menurut saya, keberhasilan program Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha mampu mandiri dalam mengelola keuangannya. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan kebijakan yang tepat sasaran, UMKM dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.

Penulis : DODY IMANULLAH, S.E.

Mahasiswa Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Universitas Tridinanti Palembang

Publikasi Senin, 11 Mei 2026

Share:

Baca Lagi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

ReformasiRI, OPINI - Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pilar penting dalam perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045 — suatu cita‑cita besar bangsa untuk menjadi negara maju, makmur, dan berpengaruh pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 

Visi ini tidak sekadar slogan, tetapi merupakan kerangka strategis jangka panjang yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025‑2045 dan didukung oleh dokumen perencanaan operasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025‑2029 serta peta jalan pembangunan yang konkret.

Perencanaan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam RPJPN, tujuan besar transformasi ekonomi mencakup menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi (high‑income country) dan poros maritim dunia dengan daya saing yang kuat. Transformasi ini direncanakan melalui empat tahap pembangunan antara 2025 hingga 2045, dimulai dari penguatan pondasi ekonomi dan sosial, percepatan produktivitas, perluasan pusat‑pusat pertumbuhan baru, hingga pengembangan kapasitas ekonomi secara global.

Secara konkret, RPJMN 2025‑2029 menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius untuk periode awal, termasuk pencapaian tingkat pertumbuhan hingga sekitar 8 persen pada akhir periode 2029. Target ini diselaraskan dengan prioritas menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat produktivitas nasional. Tujuan tersebut juga dirancang untuk mengatasi masalah struktural, seperti middle‑income trap, di mana Indonesia telah terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah selama lebih dari dua dekade. Kebijakan seperti hilirisasi industri, penguatan human capital, dan pengembangan teknologi merupakan bagian dari jawaban atas tantangan tersebut.

Saya melihat arah perencanaan ini sebagai bukti komitmen jangka panjang pemerintah untuk menata ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan tangguh. Langkah‑langkah strategis yang tercantum dalam peta jalan Indonesia Emas 2045 mencerminkan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas angka GDP, tetapi juga oleh kualitas pembangunan yang mencakup pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan kesiapan menghadapi globalisasi. Negara yang ingin menjadi berpendapatan tinggi pada 2045 harus mampu memadukan pertumbuhan dengan ketahanan sosial and lingkungan, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan kelompok sosial.

Namun demikian, visi besar ini juga menimbulkan sejumlah tantangan yang tidak sederhana. Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perbaikan kualitas pendidikan masih membutuhkan investasi besar dalam jangka panjang. Demi memaksimalkan bonus demografi yang diprediksi akan mencapai puncaknya antara 2030 hingga 2040, Indonesia harus mempercepat peningkatan keterampilan (skills) generasi mudanya agar siap di era Industri 4.0. Tanpa SDM yang kompetitif, Indonesia berisiko kehilangan momentum demografisnya.

Kedua, meskipun target pertumbuhan tinggi secara resmi ditetapkan, realisasi di tingkat makro terkadang terpengaruh oleh dinamika global dan domestik. Data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa pada awal 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,61 persen, mencapai kecepatan tertinggi dalam lebih dari tiga tahun tetapi masih di bawah target pertumbuhan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mencapai status ekonomi maju. Perlu dicatat bahwa target untuk 2027 ditetapkan antara 5,9% hingga 7,5%, bergantung pada peningkatan investasi dan produktivitas industri. Walaupun angka‑angka ini menunjukkan tren positif, masih terdapat tekanan eksternal seperti harga energi global dan tantangan inflasi yang dapat memengaruhi stabilitas pertumbuhan.

Menurut saya, penekanan dalam perencanaan pembangunan nasional seperti RPJPN dan RPJMN terhadap pertumbuhan ekonomi sejatinya telah tepat dengan menetapkan sasaran yang ambisius namun realistis. Pemerintah telah memasukkan unsur‑unsur penting seperti pengembangan SDM, industrialisasi, teknologi, dan penguatan infrastruktur yang semuanya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, realisasi agenda ini menuntut kerja sama kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademia, dan masyarakat. Setiap target pertumbuhan yang tinggi akan sia‑sia jika tidak diikuti oleh reformasi struktural dalam pendidikan, aturan investasi yang lebih efisien, dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha modern.

Selain itu, perlu ada perhatian serius terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan ini bukan hanya persoalan tingkat pertumbuhan angka, tetapi juga soal kualitas kehidupan masyarakat di daerah tertinggal atau terpinggirkan. Visi Indonesia Emas 2045 harus benar‑benar inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian elit kota besar, tetapi juga oleh masyarakat desa dan kawasan terpencil.

Secara keseluruhan, saya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Integrasi antara target pertumbuhan ekonomi jangka pendek seperti RPJMN dengan visi jangka panjang RPJPN menciptakan kerangka yang sistematis dan berkelanjutan. Asalkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tetap fokus pada implementasi kebijakan berbasis bukti, memperkuat akuntabilitas, dan responsif terhadap perubahan ekonomi global, Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekadar visi, tetapi suatu realitas yang dapat dicapai. Namun tetap dibutuhkan kehati‑hatian dalam menyeimbangkan aspirasi pertumbuhan dengan aspek sosial, lingkungan, dan pemerataan, agar pertumbuhan ekonomi benar‑benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

PENULIS :

SAPRITA ADHYANI, S.E.

Mahasiswa Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Universitas Tridinanti Palembang

Publikasi: Senin, 11 Mei 2026

Share:

Baca Lagi

H. Achmad Nurcholis Tegaskan PAN Banyuasin Siapkan Ribuan Relawan Hadapi Pemilu Mendatang

H. Achmad Nurcholis Tegaskan PAN Banyuasin Siapkan Ribuan Relawan Hadapi Pemilu Mendatang

ReformasiRI.com, Banyuasin – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I yang berlangsung di Taman Bintang Mini Zoo, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (09/05/2056).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran PAN Banyuasin untuk memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus menyusun strategi pemenangan menghadapi Pemilu mendatang.

Ketua DPD PAN Banyuasin, H. Achmad Nurcholis, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama partai saat ini adalah memperkuat kepengurusan hingga tingkat pimpinan cabang dan ranting di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin.

“Fokus kita saat ini bukan hanya memperkuat pimpinan cabang, tetapi juga memperkuat kepengurusan hingga tingkat ranting. Ini menjadi fondasi penting untuk memastikan PAN semakin solid dan siap menghadapi Pemilu yang akan datang,” ujar Achmad Nurcholis.

Ia menjelaskan, PAN Banyuasin telah mulai mempersiapkan pembentukan relawan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Banyuasin. Dengan jumlah sekitar 2.564 TPS, pihaknya menargetkan terbentuknya minimal satu relawan di setiap TPS.

“Dari sekarang kita sudah siapkan 2.564 relawan. Jika dikombinasikan dengan dukungan dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, jumlah total relawan yang disiapkan diperkirakan mencapai hampir 9.000 orang di seluruh Banyuasin,” ungkapnya.

Menurutnya, kekuatan relawan tersebut akan menjadi modal strategis untuk memperkuat basis dukungan PAN sekaligus meningkatkan konsolidasi politik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Achmad Nurcholis juga mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga semangat dan soliditas partai, meskipun dalam perjalanan organisasi menghadapi berbagai tantangan.

“Semoga setiap ujian yang kita hadapi membawa hikmah dan menjadi pelajaran berharga agar PAN dapat meraih hasil yang lebih baik pada Pemilu mendatang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Suharli M. Yamin, M.Si., memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta Rakerda terkait langkah-langkah pemenangan dan penguatan mesin partai.

Ia menekankan pentingnya kerja terstruktur, disiplin organisasi, dan sinergi seluruh kader agar PAN dapat meningkatkan perolehan suara serta memperbesar representasi politik di berbagai tingkatan.

Di kesempatan yang sama, Abdullah Hudedi (AP) merangkum arahan Ketua DPD PAN Banyuasin dan Ketua Bapilu PAN Sumsel. Ia menegaskan bahwa keberhasilan PAN pada Pemilu mendatang sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, kekompakan kader, serta kerja nyata yang dimulai dari sekarang.

Rakerda I PAN Banyuasin berlangsung dengan penuh semangat dan optimisme. Seluruh peserta yang hadir menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat struktur partai dan memastikan PAN semakin dekat dengan masyarakat Banyuasin.

Dengan konsolidasi yang semakin matang dan dukungan ribuan relawan, PAN Banyuasin di bawah kepemimpinan H. Achmad Nurcholis optimistis dapat meraih hasil yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

(red)

Share:

Baca Lagi

Isaias Douw Mantan Bupati Dua Periode Dilantik Jadi Ketua DPW Partai PSI Papua Tengah

Jakarta _ Momentum pelantikan mantan Bupati dua periode, Isaias Douw, S.Sos., sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Tengah menjadi bukti nyata keberhasilan konsolidasi dan kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi nasional Laskar Gibran.

Di bawah kepemimpinan Leonardo Pandapotan Sirait, Laskar Gibran dinilai sukses menjalankan fungsi sebagai jembatan strategis lahirnya pemimpin nasional lintas partai.

​Jalur Diplomasi Solo dan Konsolidasi Strategis

​Perjalanan Isaias Douw menuju kursi kepemimpinan PSI bermula dari komunikasi intensif dan konsolidasi bersama jajaran DPP Laskar Gibran. Puncaknya, Ketua Umum Laskar Gibran memfasilitasi pertemuan Isaias Douw secara langsung dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di kediamannya di Solo pada awal April lalu.

​Dalam pertemuan tersebut, Isaias menyampaikan komitmennya untuk memperkuat pembangunan di Papua Tengah melalui pemberdayaan anak muda dan penguatan stabilitas politik daerah. Sinergi ini kemudian berlanjut pada komunikasi intensif dengan Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, hingga bermuara pada pelantikan Isaias sebagai Ketua DPW PSI Papua Tengah dalam Rakorwil di Nabire.

*​Visi Leonardo Sirait: Laskar Gibran sebagai "Center of Excellence"

Kepemimpinan*

​Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait, S.Ds., M.Pd., menegaskan bahwa Laskar Gibran kini bertransformasi menjadi wadah lahirnya pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan loyalitas tinggi terhadap bangsa.

​"Laskar Gibran bukan sekadar organisasi relawan, melainkan ruang konsolidasi nasional untuk mencetak pemimpin lintas partai politik. Kami fokus pada kader-kader yang memiliki keberanian membangun masyarakat dan visi kebangsaan yang selaras dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Leonardo Sirait.

​Ia menambahkan bahwa ke depan, Laskar Gibran akan terus mendistribusikan kader-kader terbaiknya ke berbagai sektor strategis. "Bagi kami, keberhasilan organisasi adalah saat mampu melahirkan pemimpin yang mengedepankan semangat persatuan dan keberpihakan pada rakyat di level nasional maupun daerah," tegasnya.

*​Rekam Jejak Kepemimpinan yang Diakui*

​Senada dengan hal tersebut, Ketua DPP Laskar Gibran Bidang Luar Negeri, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah, Arjun Roy, menjelaskan bahwa proses ini telah direncanakan secara matang.

​"Pada 3 April lalu, kami mendampingi Bapak Isaias Douw bertemu Bapak Joko Widodo. Respons Bapak Jokowi sangat positif karena mengenal rekam jejak kepemimpinan beliau di Papua. Setelah itu, barulah dilakukan tindak lanjut komunikasi ke tingkat pimpinan partai (PSI)," jelas Arjun.

​Isaias Douw sendiri merupakan bagian dari keluarga besar Laskar Gibran yang dilantik bersama 34 Ketua DPW se-Indonesia pada 4 April lalu. Penunjukan beliau sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi membuktikan bahwa Laskar Gibran memiliki kapasitas untuk mendorong tokoh daerah ke panggung nasional demi memperkuat pembangunan Indonesia dari ufuk timur.

(CH/Rilis) 

Share:

Baca Lagi

Agile Procurement Governance dan Masa Depan Pengadaan Publik Indonesia

Agile Procurement Governance dan Masa Depan Pengadaan Publik Indonesia

ReformasiRI.com, Opini – Transformasi birokrasi di Indonesia saat ini tidak lagi dapat dipisahkan dari tuntutan percepatan pelayanan publik dan efektivitas pembangunan nasional. Di tengah perkembangan teknologi digital yang bergerak sangat cepat, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut untuk lebih adaptif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat waktu. 

Dalam konteks tersebut, konsep Agile Procurement Governance mulai menjadi pendekatan yang relevan dalam membangun tata kelola pengadaan publik yang modern.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sejatinya bukan hanya aktivitas administratif yang berfokus pada proses pembelian semata. Lebih dari itu, pengadaan publik merupakan instrumen strategis negara dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sistem pengadaan perlu dibangun dengan pendekatan yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga mampu bergerak cepat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan.

Konsep Agile Procurement Governance hadir sebagai jawaban atas berbagai persoalan klasik dalam birokrasi pengadaan yang selama ini identik dengan prosedur panjang, rigid, dan lamban dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan pentingnya tata kelola yang fleksibel, kolaboratif, dan berbasis hasil tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas serta kepatuhan hukum.

Dalam pendekatan agile, pengadaan tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada efektivitas output dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah dituntut mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam menghadapi kondisi mendesak, kebutuhan prioritas, maupun perubahan situasi ekonomi dan sosial yang dinamis.

Namun demikian, fleksibilitas bukan berarti melemahkan pengawasan atau mengabaikan regulasi. Justru implementasi agile harus tetap berdiri di atas fondasi hukum yang kuat. Indonesia sendiri telah memiliki landasan regulasi pengadaan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yang menegaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan semangat agile yang mengutamakan ketepatan, keterbukaan, dan optimalisasi hasil.

Perkembangan sistem digital yang dibangun pemerintah juga menjadi bagian penting dalam transformasi pengadaan nasional. Kehadiran sistem elektronik seperti INAPROC, Katalog Elektronik, dan SPSE menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih modern dan terintegrasi. Digitalisasi pengadaan memberikan dampak besar terhadap percepatan administrasi, kemudahan dokumentasi, hingga peningkatan pengawasan secara real time.

Di sisi lain, pengadaan publik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Belanja pemerintah melalui APBN dan APBD merupakan salah satu motor utama pergerakan ekonomi. Ketika proses pengadaan berjalan efektif, maka aktivitas ekonomi di sektor usaha juga meningkat. Permintaan terhadap barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi makro, pengadaan pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang mampu memperkuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, kualitas tata kelola pengadaan secara langsung berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan afirmatif pemerintah yang memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UMKM dalam pengadaan juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Pengadaan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat belanja negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi yang mampu memperkuat usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Meski demikian, tantangan terbesar dalam implementasi Agile Procurement Governance masih terletak pada budaya birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Tidak sedikit aparatur yang masih terjebak pada pola pikir administratif dan terlalu berhati-hati karena kekhawatiran terhadap risiko hukum. Akibatnya, inovasi dalam pengadaan sering kali berjalan lambat meskipun regulasi sebenarnya telah memberikan ruang fleksibilitas yang cukup.

Karena itu, pengembangan sistem pengadaan ke depan harus difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kompetensi digital, serta pengawasan berbasis risiko. Aparatur pengadaan tidak cukup hanya memahami aturan teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir strategis, adaptif, dan berorientasi solusi.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil juga menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, dan berintegritas. Pengadaan publik harus menjadi ruang yang mendorong inovasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengadaan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang adaptif, transparan, dan berbasis hasil, Agile Procurement Governance berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang efisien, bersih, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran pengadaan publik sebagai penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Publikasi: Jum''at, O8/05/2026

(red)

Share:

Baca Lagi