H. Achmad Nurcholis Tegaskan PAN Banyuasin Siapkan Ribuan Relawan Hadapi Pemilu Mendatang

H. Achmad Nurcholis Tegaskan PAN Banyuasin Siapkan Ribuan Relawan Hadapi Pemilu Mendatang

ReformasiRI.com, Banyuasin – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I yang berlangsung di Taman Bintang Mini Zoo, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (09/05/2056).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran PAN Banyuasin untuk memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus menyusun strategi pemenangan menghadapi Pemilu mendatang.

Ketua DPD PAN Banyuasin, H. Achmad Nurcholis, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama partai saat ini adalah memperkuat kepengurusan hingga tingkat pimpinan cabang dan ranting di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin.

“Fokus kita saat ini bukan hanya memperkuat pimpinan cabang, tetapi juga memperkuat kepengurusan hingga tingkat ranting. Ini menjadi fondasi penting untuk memastikan PAN semakin solid dan siap menghadapi Pemilu yang akan datang,” ujar Achmad Nurcholis.

Ia menjelaskan, PAN Banyuasin telah mulai mempersiapkan pembentukan relawan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Banyuasin. Dengan jumlah sekitar 2.564 TPS, pihaknya menargetkan terbentuknya minimal satu relawan di setiap TPS.

“Dari sekarang kita sudah siapkan 2.564 relawan. Jika dikombinasikan dengan dukungan dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, jumlah total relawan yang disiapkan diperkirakan mencapai hampir 9.000 orang di seluruh Banyuasin,” ungkapnya.

Menurutnya, kekuatan relawan tersebut akan menjadi modal strategis untuk memperkuat basis dukungan PAN sekaligus meningkatkan konsolidasi politik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Achmad Nurcholis juga mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga semangat dan soliditas partai, meskipun dalam perjalanan organisasi menghadapi berbagai tantangan.

“Semoga setiap ujian yang kita hadapi membawa hikmah dan menjadi pelajaran berharga agar PAN dapat meraih hasil yang lebih baik pada Pemilu mendatang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Suharli M. Yamin, M.Si., memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta Rakerda terkait langkah-langkah pemenangan dan penguatan mesin partai.

Ia menekankan pentingnya kerja terstruktur, disiplin organisasi, dan sinergi seluruh kader agar PAN dapat meningkatkan perolehan suara serta memperbesar representasi politik di berbagai tingkatan.

Di kesempatan yang sama, Abdullah Hudedi (AP) merangkum arahan Ketua DPD PAN Banyuasin dan Ketua Bapilu PAN Sumsel. Ia menegaskan bahwa keberhasilan PAN pada Pemilu mendatang sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, kekompakan kader, serta kerja nyata yang dimulai dari sekarang.

Rakerda I PAN Banyuasin berlangsung dengan penuh semangat dan optimisme. Seluruh peserta yang hadir menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat struktur partai dan memastikan PAN semakin dekat dengan masyarakat Banyuasin.

Dengan konsolidasi yang semakin matang dan dukungan ribuan relawan, PAN Banyuasin di bawah kepemimpinan H. Achmad Nurcholis optimistis dapat meraih hasil yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

(red)

Share:

Baca Lagi

Isaias Douw Mantan Bupati Dua Periode Dilantik Jadi Ketua DPW Partai PSI Papua Tengah

Jakarta _ Momentum pelantikan mantan Bupati dua periode, Isaias Douw, S.Sos., sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Tengah menjadi bukti nyata keberhasilan konsolidasi dan kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi nasional Laskar Gibran.

Di bawah kepemimpinan Leonardo Pandapotan Sirait, Laskar Gibran dinilai sukses menjalankan fungsi sebagai jembatan strategis lahirnya pemimpin nasional lintas partai.

​Jalur Diplomasi Solo dan Konsolidasi Strategis

​Perjalanan Isaias Douw menuju kursi kepemimpinan PSI bermula dari komunikasi intensif dan konsolidasi bersama jajaran DPP Laskar Gibran. Puncaknya, Ketua Umum Laskar Gibran memfasilitasi pertemuan Isaias Douw secara langsung dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di kediamannya di Solo pada awal April lalu.

​Dalam pertemuan tersebut, Isaias menyampaikan komitmennya untuk memperkuat pembangunan di Papua Tengah melalui pemberdayaan anak muda dan penguatan stabilitas politik daerah. Sinergi ini kemudian berlanjut pada komunikasi intensif dengan Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, hingga bermuara pada pelantikan Isaias sebagai Ketua DPW PSI Papua Tengah dalam Rakorwil di Nabire.

*​Visi Leonardo Sirait: Laskar Gibran sebagai "Center of Excellence"

Kepemimpinan*

​Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait, S.Ds., M.Pd., menegaskan bahwa Laskar Gibran kini bertransformasi menjadi wadah lahirnya pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan loyalitas tinggi terhadap bangsa.

​"Laskar Gibran bukan sekadar organisasi relawan, melainkan ruang konsolidasi nasional untuk mencetak pemimpin lintas partai politik. Kami fokus pada kader-kader yang memiliki keberanian membangun masyarakat dan visi kebangsaan yang selaras dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Leonardo Sirait.

​Ia menambahkan bahwa ke depan, Laskar Gibran akan terus mendistribusikan kader-kader terbaiknya ke berbagai sektor strategis. "Bagi kami, keberhasilan organisasi adalah saat mampu melahirkan pemimpin yang mengedepankan semangat persatuan dan keberpihakan pada rakyat di level nasional maupun daerah," tegasnya.

*​Rekam Jejak Kepemimpinan yang Diakui*

​Senada dengan hal tersebut, Ketua DPP Laskar Gibran Bidang Luar Negeri, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah, Arjun Roy, menjelaskan bahwa proses ini telah direncanakan secara matang.

​"Pada 3 April lalu, kami mendampingi Bapak Isaias Douw bertemu Bapak Joko Widodo. Respons Bapak Jokowi sangat positif karena mengenal rekam jejak kepemimpinan beliau di Papua. Setelah itu, barulah dilakukan tindak lanjut komunikasi ke tingkat pimpinan partai (PSI)," jelas Arjun.

​Isaias Douw sendiri merupakan bagian dari keluarga besar Laskar Gibran yang dilantik bersama 34 Ketua DPW se-Indonesia pada 4 April lalu. Penunjukan beliau sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi membuktikan bahwa Laskar Gibran memiliki kapasitas untuk mendorong tokoh daerah ke panggung nasional demi memperkuat pembangunan Indonesia dari ufuk timur.

(CH/Rilis) 

Share:

Baca Lagi

Agile Procurement Governance dan Masa Depan Pengadaan Publik Indonesia

Agile Procurement Governance dan Masa Depan Pengadaan Publik Indonesia

ReformasiRI.com, Opini – Transformasi birokrasi di Indonesia saat ini tidak lagi dapat dipisahkan dari tuntutan percepatan pelayanan publik dan efektivitas pembangunan nasional. Di tengah perkembangan teknologi digital yang bergerak sangat cepat, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut untuk lebih adaptif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat waktu. 

Dalam konteks tersebut, konsep Agile Procurement Governance mulai menjadi pendekatan yang relevan dalam membangun tata kelola pengadaan publik yang modern.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sejatinya bukan hanya aktivitas administratif yang berfokus pada proses pembelian semata. Lebih dari itu, pengadaan publik merupakan instrumen strategis negara dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sistem pengadaan perlu dibangun dengan pendekatan yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga mampu bergerak cepat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan.

Konsep Agile Procurement Governance hadir sebagai jawaban atas berbagai persoalan klasik dalam birokrasi pengadaan yang selama ini identik dengan prosedur panjang, rigid, dan lamban dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan pentingnya tata kelola yang fleksibel, kolaboratif, dan berbasis hasil tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas serta kepatuhan hukum.

Dalam pendekatan agile, pengadaan tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada efektivitas output dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah dituntut mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam menghadapi kondisi mendesak, kebutuhan prioritas, maupun perubahan situasi ekonomi dan sosial yang dinamis.

Namun demikian, fleksibilitas bukan berarti melemahkan pengawasan atau mengabaikan regulasi. Justru implementasi agile harus tetap berdiri di atas fondasi hukum yang kuat. Indonesia sendiri telah memiliki landasan regulasi pengadaan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yang menegaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan semangat agile yang mengutamakan ketepatan, keterbukaan, dan optimalisasi hasil.

Perkembangan sistem digital yang dibangun pemerintah juga menjadi bagian penting dalam transformasi pengadaan nasional. Kehadiran sistem elektronik seperti INAPROC, Katalog Elektronik, dan SPSE menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih modern dan terintegrasi. Digitalisasi pengadaan memberikan dampak besar terhadap percepatan administrasi, kemudahan dokumentasi, hingga peningkatan pengawasan secara real time.

Di sisi lain, pengadaan publik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Belanja pemerintah melalui APBN dan APBD merupakan salah satu motor utama pergerakan ekonomi. Ketika proses pengadaan berjalan efektif, maka aktivitas ekonomi di sektor usaha juga meningkat. Permintaan terhadap barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi makro, pengadaan pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang mampu memperkuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, kualitas tata kelola pengadaan secara langsung berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan afirmatif pemerintah yang memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UMKM dalam pengadaan juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Pengadaan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat belanja negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi yang mampu memperkuat usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Meski demikian, tantangan terbesar dalam implementasi Agile Procurement Governance masih terletak pada budaya birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Tidak sedikit aparatur yang masih terjebak pada pola pikir administratif dan terlalu berhati-hati karena kekhawatiran terhadap risiko hukum. Akibatnya, inovasi dalam pengadaan sering kali berjalan lambat meskipun regulasi sebenarnya telah memberikan ruang fleksibilitas yang cukup.

Karena itu, pengembangan sistem pengadaan ke depan harus difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kompetensi digital, serta pengawasan berbasis risiko. Aparatur pengadaan tidak cukup hanya memahami aturan teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir strategis, adaptif, dan berorientasi solusi.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil juga menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, dan berintegritas. Pengadaan publik harus menjadi ruang yang mendorong inovasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengadaan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang adaptif, transparan, dan berbasis hasil, Agile Procurement Governance berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang efisien, bersih, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran pengadaan publik sebagai penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Publikasi: Jum''at, O8/05/2026

(red)

Share:

Baca Lagi

Laskar Gibran Sumsel Kembangkan Sayap Organisasi, Siap Kawal Kunjungan Wapres ke OKU Timur

Palembang – Sesuai arahan Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait S.Ds., M.Pd untuk terus mengembangkan sayap-sayap organisi, DPW Laskar Gibran Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan ke Kabupaten OKU Timur yang di pimpin oleh seorang Bupati, Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M. 

Ketua DPW Laskar Gibran Sumsel Feri Yandi SHDM mengatakan, kunjungan kerja ke OKU Timur merupakan perkenalan atas orgnasisasi Laskar Gibran yang telah terbentuk.

“Jadi sesuai arahan Ketua Umum, setelah terbentuk formasi kita akan terus melakukan sosialisasi disetiap daerah dan konsulidasi terhadap Kepala Daerah yang ada di Sumsel,” katanya didampingi Wakil Ketua DPW Laskar Gibran Sumsel H Hidayat Comsu SE. 

Feri menyebut, dalam kunjungannya ke Kabupaten OKU TIMUR, Laskar Gibran disambut hangat oleh Bupati.

“Jadi bulan Nopember nanti Wapres Gibran akan melakukan Kunjungan Kerja atau Kunker ke Kabupaten OKU Timur untuk meresmikan sekolah, panen raya dan banyak lagi agenda lainnya. Jadi tentunya kita nanti akan mengawal Wapres mulai dari Bandara,” ujarnya.

Disamping itu, Sekretaris DPW Laskar Gibran Sumsel Drs Hermansyah M.Si menambahkan, dalam kunjungan kerja yang telah dilakukan Bupati OKU Timur didapuk menjadi Dewan Pembina DPW Laskar Gibran Sumsel.

“Sebagai organisasi tentunya kami akan terus mengembangkan sayap dengan cara merekrut anggota milenial serta membentuk kepengurusan Laskar Gibran tingkat DPD hingga akar rumput di 17 Kabupaten dan Kota se Sumsel. Apalagi Ketua Umum kita juga masih muda dan penuh energi. Ditambah ketua DPW yang sudah sangat berpengalaman dalam memimpin organisasi terutama dibidang korupsi,” tambahnya.

Untuk diketahui, dengan adanya organisasi Laskar Gibran DPW Sumsel tentunya dapat mengawal program Asta Cita Presiden RI pasangan Prabowo-Gibran di bumi Sriwijaya serta memastikan seluruh program Asta Citra Pemerintahan Prabowo Gibran berjalan dengan semestinya sebagai jembatan untuk menuju Indonesia Emas.

“Sesuai dengan visi dan fungsi organisasi kami akan mengawal pogram pusat, membantu masyarakat dalam pengurusan KTP ataupun Kartu Keluarga, Askin serta mengawasi jalannya program pemerintahan. Selain itu Laskar Gibran tidak akan segan untuk melaporkan segala bentuk permasalahan apabila adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara seperti anggaran pendidikan, Bansos, serta pembangunan infrastruktur,” pungkas Herman.

(CH/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Lanal Palembang Gagalkan Ekspor Ilegal BBL ke Singapura dan Malaysia

PALEMBANG – Tim Satgas Rajawali Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan ribu Benih Bening Lobster (BBL) senilai Rp14,400 miliar di perairan Kuala Mendahara, Jambi, Selasa (5/5/2026).

Ribuan benih lobster tersebut diduga kuat akan diselundupkan secara ilegal menuju Singapura dan Malaysia.

Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut (P) Arry Hendrawan, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah perairan tersebut pada Senin malam.

Tim Satgas kemudian melakukan penyisiran dan menemukan satu unit speedboat yang melaju dengan muatan mencurigakan.

"Saat akan dihentikan, speedboat tersebut justru memacu kecepatan untuk melarikan diri. Tim sempat memberikan tembakan peringatan dalam aksi kejar-kejaran tersebut," ujar Arry dalam konferensi pers di Mako Lanal Palembang, Selasa (5/5/26).

Pengejaran berakhir setelah speedboat pelaku kandas akibat menerobos kawasan hutan bakau di Kuala Mendahara.

Dua pelaku nekat melompat dan melarikan diri ke dalam hutan mangrove yang dikenal sebagai habitat buaya muara.

Karena medan yang sulit dan berisiko, petugas tidak dapat melanjutkan pengejaran terhadap pelaku.Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari instansi terkait.

Kepala Satwas SDKP Palembang, Robyyanto Tanum, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel, Aries Irwan Wahyu, menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap sumber daya kelautan Indonesia dari penjarahan ilegal.

Lanal Palembang berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan di wilayah kerjanya sesuai instruksi pimpinan TNI AL guna memberantas jaringan penyelundupan BBL yang merugikan negara. (CH/Suherman)

Share:

Baca Lagi

KT dan H, Dua Anggota DPRD Muara Enim Resmi Dilaporkan Oleh SIRA Bersama PST ke DPP Partai Golkar

Palembang - Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) bersama Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi demo lanjutan yang kelima kalinya (jilid V) di Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), Rabu (29/4/2026).

Dua lembaga anti korupsi ini melaporkan perkembangan kasus penangkapan dugaan korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Fraksi Golkar atas nama (KT) dan anaknya dengan inisial (RA).

Kemudian dua lembaga anti korupsi yang berasal dari Sumsel ini, melanjutkan Persoalan tersebut ke Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat.

Koordinator Aksi, Rahmat Sandi Iqbal SH, menilai bahwa terkait dengan kasus ini, adanya dugaan permainan dan ketidakprofesionalan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam mengungkapnya.

"Dalam hal ini, sampai saat ini pihak Kejati Sumsel belum menetapkan pihak pemberi gratifikasi/suap yaitu Direktur PT Danadipa Citra Kontruksi (DCK) sebagai tersangka dalam kasus ini," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Tipikor No. 31/1999 Jo UU No.20/2001, sudah sangat jelas menerangkan bahwa pemberi dan penerima suap sama-sama dipidana.

Sedangkan Pasal 5 dan 12, juga mengatur ancaman penjara dimana pemberi suap dijerat karena menyuap dan penerima (pegawai negeri/penyelenggara negara) dijerat karena menerima.

Ia mengungkapkan bahwa pihak Kejati Sumsel, juga belum menetapkan (H), anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar, sebagai tersangka, yang merupakan adik kandung Bupati Muara Enim.

Dalam hal ini sudah sangat jelas berdasarkan keterangan tersangka (RA) yang merupakan melalui BAP lanjutan dari penyidik Kejati Sumsel, Selasa (26/2/2026) beberapa Bulan yang lalu.

"Berdasarkan BAP oleh Penyidik ada peran penting (H) yang menyuruh atau memerintahkan tersangka RA untuk mengarahkan kemana saja uang hasil gratifikasi sebesar Rp 1.6 miliar. Selain itu adanya dugaan aliran dana yang mengalir kepada H," ungkapnya Sandi.

Lanjut Sandi beberkan bahwa uang hasil gratifikasi tersebut berasal dari dugaan korupsi proyek pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung sebesar Rp 7.162.400.000.00 yang dikerjakan oleh PT DCK.

"Menyikapi hal tersebut kami mendesak Kejagung RI untuk mengambil alih dan melakukan supervise dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek ini," ucapnya.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta tetapkan (H) yang merupakan anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar sebagai tersangka.

"Kami meminta Kejagung RI mendalami peran (H) dalam kasus ini dan menelusuri dugaan aliran dana yang mengalir kepada (HM) senilai Rp 400 Juta, menurut keterangan BAP tersangka RA," pintanya Sandi.

Kemudian karena dalam kasus ini, tersangkanya atas nama KT dan H yang diduga terlibat, sama-sama anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Fraksi Partai Golkar, maka persoalan ini dibawa oleh dua lembaga ini ke DPP Partai Golkar.

"Dalam laporan, kami meminta DPP Partai Golkar tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di Kejati sumsel terkait kasus korupsi proyek irigasi air lemutu Tanjung Aging tersebut," tegasnya.

"Selain itu kita meminta DPP Partai Golkar memecat tersangka KT dan H yang diduga terlibat dalam kasus ini. Hingga saat ini publik masih menunggu sikap tegas dari Partai Golkar yang mendukung untuk memberantas korupsi," tandasnya Sandi. 

(CH) 

Share:

Baca Lagi

Dua Perusahaan di Kabupaten Muratara Diduga Kongkalikong Serobot Lahan Warga

Palembang _ Seorang warga pemilik kebun sawit di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Sumatera Selatan (Sumsel) mengaku lahannya di serobot perusahaan.

Korban mengaku, lahan yang sudah di kuasai sejak 1976 seluas 10, 4 hektar tiba-tiba di klaim miliknya oleh PT London Sumatera Indonesia Tbk (PT Lomsum) dan PT Sele Raya.

Kedua perusahaan itu menyerobot lahan H. Lamudin sudah berjalan sekitar tiga bulan lalu, dan sekarang lahannya di jadikan tempat pengeboran minyak ilegal (Illegal Drilling).

Suwito Wonoto, SH. MH dan Rekan selaku Kuasa Hukum H. Lamudin mengatakan, kebun sawit tiba-tiba di robohkan dan lahan di bor oleh beberapa orang.

Mereka mengaku dari PT Lonsum dan mengaku mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) di lokasi tersebut, namun bukti kepemilikannya tidak bisa ditunjukan.

"Masalah ini pernah di mediasikan di Kantor Camat Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, tapi gagal karena tidak ada kesepakatan, PT Lonsum hanya mau ganti uang sebagai tali asih, tidak mau ganti rugi kebun dan lahan milik H. Lamudin," ujar Suwito, Kamis (30/04/2026). 

"Dilain waktu, tiba tiba muncul PT Sele Raya yang mengebor minyak di atas lahan H. Lamudin, kami menduga mereka ini bekerja sama dengan perusahaan. Sepertinya mereka mafia tanah tapi atas nama perusahaan," imbuhnya. 

Ditempat dan waktu yang sama, Kuasa Hukum Desri Nago, SH menambahkan, pihaknya telah menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara dan instansi terkait, bahkan Pemerintah Pusat agar masalah ini cepat di selesaikan, karena banyak masyarakat menjadi korban.

"Kami mengingatkan, apabila situasi ini tidak ditangani serius oleh Pemerintah Daerah, maka potensi konflik terbuka sangat luas," kata Desri.

Lanjut kata Desri, pihaknya sudah memberi somasi kepada PT Lonsum dan PT Sele Raya, tapi tidak di resfon. Jika masalah tersebut terus berlanjut maka pihaknya akan terus menuntut keadilan dan menempuh jalur hukum baik itu secara perdata maupun pidana. 

"Akibat kejadian ini H. Lamudin selaku korban banyak mengalami kerugian, mestinya kehadiran perusahanan di tengah masyarakat bisa membantu, bukan sebaliknya membuat mereka resah dan merugikan," pungkas Desri akhiri pembicaraan.

(CH) 

Share:

Baca Lagi