Tinjau Kalikangkung, Kapolri Pastikan Pelayanan hingga Rekayasa Lalin Optimal Hadapi Mudik

Jateng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan mudik Lebaran di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah (Jateng). Dalam pengecekan dan koordinasinya, Sigit memastikan Polri dan seluruh stakeholder terkait bakal memberikan pelayanan optimal untuk para masyarakat.

Dimana ini adalah titik, salah satu titik yang menjadi perhatian untuk pelayanan arus mudik, khususnya karena memang ini adalah titik di tempat masyarakat masuk ke wilayah Jawa Tengah pascaada kegiatan rekayasa. Dan tentunya ini menjadi salah satu pelayanan yang cukup sentral di wilayah Jawa Tengah, kata Sigit di Tol Kalikangkung, Senin (16/3/2026).

Sigit memaparkan, seluruh stakeholder telah melaporkan bahwa telah melakukan kesiapan optimal untuk melakukan pengamanan dan pelayanan di momentum arus mudik.

Menurut Sigit, hal yang difokuskan untuk dimaksimalkan kesiapannya adalah kebijakan soal rekayasa lalu lintas (lalin), mulai dari ganjil genap hingga One Way skala nasional. Terlebih, kata Sigit, Polda Jateng telah melakukan sejumlah inovasi demi mewujudkan mudik yang aman dan bahagia.

Termasuk juga terobosan-terobosan yang disiapkan seperti valet and ride, dan kemudian tadi ada satu terobosan baru dengan nama 'Si Polan' (Sistem Informasi Polisi Lalu Lintas), ya. Yang tentunya ini menjadi pelengkap selain respons kita terkait dengan 110 yang menjadi salah satu nomor yang bisa dihubungi, ujar Sigit.

Sigit menegaskan, dengan dukungan dari berbagai macam persiapan yang diberikan, diharapkan bisa membantu masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan layanan-layanan kepolisian.

Kemudian apabila ada permasalahan di jalan, maka layanan ini bisa digunakan untuk ditanyakan, termasuk juga hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat pengemudi atau masyarakat, pemudik yang berada di wilayah Jawa Tengah, ucap Sigit.

Dengan optimalisasi ini, Sigit menekankan, pihaknya bakal siap menghadapi puncak arus mudik yang diprediksi berlangsung pada H-3 Lebaran. Hal itu dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman yang maksimal bagi seluruh pemudik.

Dan sampai saat ini, Alhamdulillah dan mudah-mudahan juga bisa terus kita jaga untuk hal-hal yang sifatnya menonjol seperti laka (kecelakaan) menonjol sampai saat ini bisa kita jaga. Dan tentunya harapan kita mendekati hari H, angka laka juga bisa kita jaga untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan sinergisitas seluruh pihak dalam mengamankan serta melayani arus mudik hingga balik Lebaran 2026.

Saya titip pesan agar sinergisitas seluruh stakeholder yang ada dalam memberikan pelayanan mudik di tahun 2026 ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat sebagaimana tagline kita: 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'. Jadi ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, tegas Sigit.

Kita harapkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk kita memberikan pelayanan terbaik di Operasi Ketupat ini dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang lainnya betul-betul bisa kita optimalkan, tambah Sigit mengakhiri.

Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama arus mudik lebaran 2026, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Kombes Pol. Pratama Adhyasastra menjelaskan bahwa sejumlah skema yang akan diterapkan antara lain sistem one way nasional, sistem ganjil genap, serta pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga.

 

Kepolisian juga membuka kemungkinan penerapan one way lokal di sejumlah jalur utama di Jawa Tengah, menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan kelancaran arus kendaraan, yang diperkirakan meningkat signifikan menjelang hari raya idul fitri.

Kepolisian juga menyiapkan tol fungsional di Exit Bawen, yang akan difungsikan sebagai jalur tambahan saat arus balik. Tol tersebut dijadwalkan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 17.00 WIB”, kata Kombes Pol. Pratama Adhyasastra kepada wartawan, Rabu (18/3/26).

Menurut Alumni Akpol 91 ini Polda Jateng mengimbau masyarakat agar kedepan mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan prima, serta memanfaatkan rest area dan pos pelayanan untuk beristirahat selama perjalanan.

Dengan kesiapan rekayasa lalu lintas serta dukungan berbagai pihak, arus mudik Lebaran 2026 diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif”, pungkas mantan Dirlantas Polda Sumsel. 

(CH/Rilis) 

Share:

Baca Lagi

Akan Aksi di Polda Sumsel FPGSS Minta Kapolda Lakukan Monev Terkait Kisruhnya Acara Safari Ramadan Kapolri

Palembang _ Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGSS) dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demo di Kantor Polda Sumsel untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap panitia terkait acara safari ramadhan Bapak Kapolri beberapa hari yang lalu.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan langsung oleh Iqbal Tawakal selaku Ketua FPGSS kepada wartawan menyatakan bahwa aksi demo di Polda Sumsel nanti untuk menyampaikan aspirasi dan meminta Kapolda lakukan Monitoring Evaluasi atau Monev terkait adanya dugaan kelalaian kepanitiaan acara safari ramadhan Kapolri. Dimana banyak sekali tamu undangan dari kalangan aktivis yang tidak mendapatkan konsumsi makanan, pada, Senin (16/03/26).

Iqbal Tawakal menjelaskan jika dalam kegiatan tersebut adanya dugaan kelalaian dan terindikasi adanya unsur kesengajaan atau Miss komunikasi yang dilakukan oleh oknum panitia undangan dan panitia kosumsi saat acara safari ramadhan Polda Sumsel itu.  

"Banyak tamu undangan yang tidak menerima jamuan makanan untuk berbuka puasa. Hal ini sungguh memprihatinkan dan bisa memicu kekecewaan serta ketersinggungan mahasiswa dan aktivis saat acara safari ramadhan yang di hadiri langsung oleh Bapak Kapolri," ujar Iqbal Tawakal.

Kami menduga adanya oknum Panitia acara yang diduga lalai atau terindikasi adanya kesengajaan sehingga banyak tamu undangan yang tidak mendapatkan makanan berbuka puasa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan etika serta SOP dalam acara. Kami akan mempertanyakan hal tersebut dalam aksi demo nanti, supaya kami mendapatkan jawaban dari Kapolda Sumsel, tambah Iqbal Tawakal

"Ada statemen yang diberikan Kapolri dalam kegiatan tersebut untuk menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beliau meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu pemecah belah, memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan ulama, serta tetap solid menghadapi dinamika global. Tapi faktanya dilapangan kegiatan tersebut justru berbanding terbalik dengan statemen Kapolri itu sendiri," ungkap Iqbal Tawakal.

Dari kejadian itu, Patut diduga adanya oknum panitia sengaja menjatuhkan nama baik Kapolda dengan adanya dugaan kelalaian dalam acara yang di hadiri langsung oleh Kapolri. Saat berbuka puasa menjadi ricuh dengan banyak tamu undangan yang tidak mendapatkan jamuan untuk buka puasa, inikan memalukan, saya sendiri beserta beberapa rekan yang tidak mendapatkan konsumsi tersebut, kata Iqbal Tawakal.

Iqbal Tawakal turut menuturkan bahwa, jika ada dugaan atau unsur kesengajaan dari pihak panitia, maka panitia acara harus bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan kerja yang ada di dalam acara safari ramadan di Polda Sumsel tersebut. Maka dari itu kami meminta Kapolda Sumsel memberikan tindakan tegas karena ini menyangkut marwah kepolisian Polda Sumsel itu sendiri di mata rekan-rekan aktivis, imbuhnya.

"Kami akan meminta klarifikasinya supaya kami mendapatkan jawaban yang tegas. Kami juga mendesak Bapak Kapolda segera menindaklanjuti dan memanggil seluruh anggota panitia acara safari ramadhan yang diduga sudah lalai dan ingin menjatuhkan harga diri masyarakat Sumsel, tokoh agama, aktivis dan mahasiswa yang hadir pada acara tersebut," jelas Iqbal Tawakal.

Selain aksi demo nanti, kami juga akan memberikan surat tembusan ini langsung ke Bapak Kapolri di Jakarta, supaya beliau juga turut mengetahui kejadian tersebut, tutup Iqbal Tawakal.

(CH/Rilis) 

Share:

Baca Lagi

Sepertiga Malam Ramadhan, HDCI Palembang Tebar 5 Ton Beras

Palembang – Suara deru mesin motor besar yang memecah keheningan sepertiga malam di Kota Palembang biasanya identik dengan touring. Namun, Senin dini hari (16/3/26), suasana tersebut berubah menjadi momen penuh khidmat dan haru.

Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Pengcab Palembang kembali turun ke jalan melalui aksi "Sahur on the Road". Bukan untuk sekadar pamer kegagahan, melainkan membawa misi kemanusiaan yang nyata, menyalurkan 1.000 paket beras (total 5 ton) langsung ke tangan mereka yang paling membutuhkan.

Menyisir Sudut Kota Demi Ketepatan Sasaran

Dimulai dari titik kumpul di TAKI Cafe pada pukul 00.30 WIB, rombongan bergerak menyisir rute-rute utama mulai dari kawasan jalan M. Isa, Rajawali, Veteran, Kapten Arivai, hingga menyentuh nadi Kota di Jalan Sudirman dan Merdeka. 

Di bawah temaram lampu jalan, para bikers ini tak segan berhenti saat melihat pejuang nafkah malam, mulai dari driver ojek online (ojol), petugas parkir, petugas kebersihan, pengepul barang bekas, hingga pengayuh becak yang masih terjaga.

Ketua HDCI Pengcab Palembang, Bro Muhammad AR, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud jati diri organisasi yang sebenarnya.

"Kami ingin kehadiran HDCI di Palembang memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seribu karung beras ini adalah simbol bahwa di balik jaket kulit kami, ada keinginan kuat untuk berbagi kebahagiaan dan meringankan beban sesama, terutama di waktu sahur yang penuh berkah ini," tegas Bro Muhammad AR.

 

Soliditas di Atas Roda

Senada dengan itu, Sekretaris HDCI Palembang, Bro Tazir, yang mengawal langsung jalannya penyaluran, menyebutkan bahwa kunci sukses gerakan ini adalah koordinasi dan rasa kepedulian yang solid.

"Ini adalah bentuk soliditas kami: bergerak bersama, dari kita untuk rakyat. Kami berharap langkah kecil ini bisa memicu semangat berbagi bagi komunitas lain di Kota Palembang. Bahwa hobi bisa berjalan selaras dengan aksi sosial," ungkap Bro Tazir.

Tangis Haru di Pinggir Jalan

Kehadiran rombongan HDCI ini disambut antusiasme luar biasa dari warga. Salah satunya adalah Ridwan (51), seorang driver Ojek Online (Ojol) yang masih mencari penumpang di tengah malam.

"Gak nyangka aja Mas, malam-malam begini saya justru dapat bantuan beras dari komunitas Harley. Saya sangat berterima kasih buat HDCI Palembang, paket ini sangat berarti buat keluarga saya di rumah," ujar Ridwan dengan mata berkaca-kaca.

Apresiasi serupa datang dari seorang ibu pengepul barang bekas yang ditemui di pinggiran jalan Merdeka. Sambil memeluk erat karung berasnya, ia mengucap syukur yang mendalam.

"Ya Allah, benar-benar rejeki yang tidak disangka. Terima kasih banyak buat Bapak-bapak HDCI Palembang yang sudah peduli dengan rakyat kecil seperti kami," pungkasnya lirih.

Aksi yang berakhir menjelang waktu sahur ini ditutup dengan doa bersama di garis finish, menyisakan jejak kebaikan di sepanjang aspal Bumi Sriwijaya. HDCI Palembang membuktikan bahwa kepedulian tak butuh banyak kata, cukup dengan aksi nyata di waktu yang tepat. (CH/Suherman)

Share:

Baca Lagi

Perkuat Sinergi Pemerintahan, Gubernur Herman Deru Minta Alumni dan Praja IPDN Jaga Profesionalitas dan Etika Komunikasi

Palembang _ Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menekankan pentingnya peran strategis alumni dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai tulang punggung birokrasi. Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP IKAPTK) Sumsel serta para Praja IPDN di Palembang, Minggu (15/3/2026).

Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa Praja IPDN merupakan anatomi penting dalam struktur pemerintahan sekaligus motor penggerak regenerasi kepamongprajaan.

"Banyak yang memuji pemberdayaan praja di Sumsel karena mereka memang kompeten. Saya menempatkan mereka di posisi strategis karena saya percaya pada kemampuan teknis mereka dalam mengelola pemerintahan," ujar Herman Deru.

Namun, Gubernur juga memberikan catatan penting terkait pengembangan diri. Menurutnya, kompetensi akademik dan teknis harus diimbangi dengan kemampuan komunikasi yang mumpuni.

"Saya ingatkan, posisi strategis bukan hanya soal nasib, tapi juga soal komunikasi. Terkadang ada yang mampu secara kerja tapi lemah di komunikasi. Perbaiki cara berkomunikasi agar kinerja semakin optimal dan amanah yang diemban dapat tersampaikan dengan baik," tambahnya.

Selain soal komunikasi, Herman Deru juga berpesan agar seluruh alumni yang tergabung dalam IKAPTK tetap menjaga netralitas dan profesionalitas, terutama menjelang tahun politik. Ia meminta para pamong praja untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan tidak terjebak dalam politik praktis.

Sementara itu, Ketua DPP IKAPTK Sumsel, H. Achmad Rizwan, SSTP., MM, menyatakan kesiapan seluruh purna praja dan praja asal Sumsel untuk terus mendukung program strategis Pemprov Sumsel.

Acara ini juga diwarnai dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada 10 panti asuhan di Kota Palembang sebagai bentuk kepedulian nyata para alumni terhadap sesama di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir Sekretaris Daerah Sumsel Dr.Drs.H. Edward Candra,Karo Kesra Dr.Drs Sunarto MSi dan Kepala OPD lainnya.

(CH/Rilis) 

Share:

Baca Lagi

H. Achmad Nurcholis Gelar Takziah Almarhum KH Murzal Aziz di Mariana, Dihadiri Tokoh Penting

H. Achmad Nurcholis Gelar Takziah Almarhum KH Murzal Aziz di Mariana, Dihadiri Tokoh Penting 

ReformasiRI.com, Banyuasin – Suasana haru dan khidmat menyelimuti acara takziah ke- I, II dan III almarhum KH Murzal Aziz bin KH Ali Nurdin yang digelar di rumah duka keluarga H. Achmad Nurcholis di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Sabtu(14/03/26) 

Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan dan doa bersama untuk almarhum yang dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati di tengah masyarakat. Acara takziah diinisiasi langsung oleh keluarga besar H. Achmad Nurcholis dan dihadiri berbagai tokoh penting di Kabupaten Banyuasin maupun Provinsi Sumatera Selatan.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. Lury Elza Alex Noerdin, Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin, anggota DPRD Banyuasin, para kepala dinas dan OPD, para camat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat sekitar yang datang memberikan doa dan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam kesempatan tersebut, H. Achmad Nurcholis diketahui sebagi ketua DPD PAN Banyuasin dan juga ketua ormas Garda Prabowo Banyuasin  menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir serta memberikan doa bagi almarhum.

“Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, sahabat, dan masyarakat yang telah meluangkan waktu hadir serta mendoakan almarhum. Semoga semua doa yang dipanjatkan menjadi amal kebaikan,” ujar H. Achmad Nurcholis.

Acara takziah dipandu oleh MC Achmad Nasuhi yang dikenal dengan sapaan Ustadz Coy. Tausiah disampaikan oleh penceramah Ihsan Nidi yang mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan almarhum serta mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Sementara lantunan ayat suci Al-Qur’an dibacakan oleh Qori internasional Bangun Soraya yang menambah suasana khusyuk dalam acara tersebut.

Diketahui, almarhum KH Murzal Aziz bin KH Ali Nurdin wafat pada Rabu (12/03/2026) pukul 23.20 WIB di rumah duka yang berada di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I. Almarhum kemudian dimakamkan pada Kamis (13/03/2026) bakda Dzuhur di kompleks pemakaman keluarga di Kelurahan Mariana.

Kehadiran berbagai tokoh masyarakat dalam acara takziah ini menjadi bukti besarnya penghormatan masyarakat terhadap almarhum serta kedekatan keluarga H. Achmad Nurcholis dengan berbagai elemen masyarakat di Banyuasin. 

(Red) 

Share:

Baca Lagi

Terlantarkan Anak dan Nikah Tanpa Izin, Anggota Polres Muba Inisial JW Dilaporkan Mantan Istrinya ke Polda Sumsel

Palembang — Kuasa hukum DV, Novita Roy Lubis SH, MH dan Rekan, mendatangi Divisi Propam Polda Sumsel pada Senin (9/3/2026) guna menindaklanjuti laporan terhadap oknum anggota Polri berinisial Aipda JW. Laporan tersebut terkait dugaan perbuatan sewenang-wenang serta pembebanan utang yang dilakukan terlapor kepada klien mereka yang merupakan mantan istrinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Novita Roy Lubis menyampaikan apresiasi kepada jajaran Propam Polri yang dinilai cepat menindaklanjuti laporan yang telah diajukan sebelumnya.

"Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kesatuan Polri, khususnya Propam Mabes Polri dan Propam Polda Sumsel, karena atas tiga pengaduan kami terhadap Aipda JW telah ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Novita.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah membuat tiga laporan terhadap Aipda JW. Laporan pertama terkait dugaan penelantaran anak yang berujung pada sanksi disiplin berupa demosi selama satu tahun serta teguran tertulis.

“Setelah itu, Aipda JW juga diketahui melakukan pernikahan tanpa izin pimpinan dan telah diberikan sanksi patsus atau penempatan khusus di sel Propam Polres Muba selama kurang lebih dua minggu,” jelasnya.

Kemudian, laporan ketiga berkaitan dengan dugaan pembebanan utang kepada kliennya. Perkara tersebut, kata Novita, telah ditindaklanjuti oleh Paminal Propam Polda Sumsel setelah sebelumnya dilimpahkan dari Mabes Polri.

“Paminal Propam Polda Sumsel sudah memberikan SP2HP kepada kami yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah cukup bukti untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Tak hanya itu, pada 3 Maret 2026 lalu pihaknya kembali melayangkan empat pengaduan tambahan terhadap Aipda JW ke Mabes Polri.

“Pada tanggal 3 Maret 2026 kami bersama tim kembali membuat empat pengaduan terhadap terlapor Aipda JW,” ungkap Novita.

Empat pengaduan tersebut antara lain terkait dugaan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Sekayu yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kewajiban nafkah anak.

“Putusan Pengadilan Agama Sekayu sudah inkrah sejak Maret 2025, namun hingga saat ini kewajiban nafkah anak tersebut diduga tidak dilaksanakan oleh terlapor,” tegasnya.

Selain itu, Aipda JW juga dilaporkan atas dugaan menjual kendaraan yang menjadi jaminan fidusia milik mantan istrinya tanpa sepengetahuan pemilik maupun pihak leasing.

“Mobil tersebut merupakan jaminan fidusia atas nama klien kami, namun diduga dijual secara tidak sah tanpa sepengetahuan mantan istri maupun pihak leasing,” katanya.

Pengaduan berikutnya terkait pengakuan Aipda JW dalam persidangan yang menyebut memiliki bisnis minyak.

“Terlapor di persidangan mengaku memiliki bisnis minyak. Padahal sebagai anggota Polri tidak diperbolehkan memiliki bisnis lain, apalagi bisnis tersebut juga dipertanyakan status dan perizinannya,” ujar Novita.

Atas sejumlah pelanggaran tersebut, pihak kuasa hukum meminta Kapolda Sumsel menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Aipda JW.

“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumsel agar terhadap saudara Aipda JW dapat dijatuhi sanksi PTDH, karena menurut kami yang bersangkutan sudah lebih dari tiga kali menjalani sanksi disiplin,” tegasnya.

Novita juga merujuk pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

“Sesuai ketentuan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri yang telah mendapatkan sanksi disiplin lebih dari tiga kali dinilai tidak pantas untuk dipertahankan,” ujarnya.

Ia menegaskan, desakan PTDH tersebut didasarkan pada tiga pengaduan sebelumnya yang telah berujung pada sanksi disiplin, mulai dari demosi, teguran tertulis, hingga penempatan khusus (patsus).

“Intinya kami mendesak agar Aipda JW di-PTDH, karena tiga pengaduan kami sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan hukuman demosi, teguran tertulis, dan patsus,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai status tugas Aipda JW saat ini, Novita mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Setahu kami sebelumnya Aipda JW bertugas di Polres Muba. Namun sekarang kami kurang mengetahui secara pasti, informasinya sudah dipindahkan ke Bidkum Polda Sumsel,” pungkasnya.

(CH/Rilis) 

Share:

Baca Lagi

Sidang Kasus Dugaan Kriminalisasi Khairul Anwar di PN Lahat Berlangsung Alot

LAHAT – Gelanggang peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Lahat kembali bergulir pada Selasa (10/03), dalam perkara yang menyeret nama Khairul Anwar.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini menjadi sorotan tajam setelah munculnya sejumlah ambiguitas dan ketidakkonsistenan substansial antara keterangan saksi di muka persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Persidangan berlangsung alot memakan waktu hampir 7 jam dan baru berakhir pada pukul 18.10 WIB, mencerminkan kedalaman pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang muncul di ruang sidang.

Fokus utama perdebatan hukum tertuju pada aktivitas pengeboran lahan milik warga. Terdapat perbedaan narasi yang mencolok mengenai material yang dihasilkan dari proses pengeboran tersebut.

Tertuang dalam data BAP, saksi dari pihak pelapor, PT Bukitapit Ramok Senabing Energy (BRSE), sebelumnya menyatakan bahwa aktivitas tersebut menghasilkan material kompleks berupa air, lumpur, hingga air asin.

Sementara dalam persidangan, di bawah sumpah, saksi justru memberikan keterangan yang lebih sederhana, yakni hanya berupa air dan lumpur. Khairul Anwar pun membantah lumpur yang ada hasil galian tapi dibawa untuk memancing pengeboran.

Ketidaksinkronan ini memicu pertanyaan mendasar mengenai akurasi data yang dihimpun pada tahap penyidikan awal dibandingkan dengan fakta yang terungkap di ruang sidang.

Kasus illegal drilling yang sedang disidangkan oleh PN Lahat ini dinilai cukup unik oleh Ketua Gemapela Sundan Wijaya Bahari. 

Menurutnya, meski biasanya penegakan hukum kasus serupa menggunakan delik formil yang dapat langsung ditindak tanpa laporan (Model B), kasus Khairul Anwar memiliki karakteristik berbeda karena adanya pelapor atas nama PT BRSE yang merasa dirugikan.

"Kerugian pelapor harus dapat dibuktikan secara jelas dan nyata, bukan asal sebut. Apalagi kerugian dimunculkan hanya sebagai syarat agar Laporan diterima oleh Polres Lahat sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Muchamad Ramadhan dari pihak PT BRSE di persidangan," ujar Sundan Wijaya Bahari.

Sundan menambahkan bahwa, ketika kerugian yang berhubungan langsung dengan aktivitas terdakwa tidak ada dan telah diakui oleh saksi dari PT BRSE di muka persidangan, maka konsekuensi logis secara hukum adalah terdakwa harus dibebaskan dan dilepaskan dari tuntutan hukum.

Saksi dari PT BRSE akhirnya mengakui bahwa perusahaan sebenarnya tidak mengalami kerugian langsung akibat aktivitas pengeboran Khairul Anwar. Angka kerugian sebesar Rp83 juta yang didalilkan ternyata bukan dampak langsung, melainkan akumulasi biaya operasional pasca-aktivitas, seperti sewa pengangkutan alat bor, sewa armada mobil, hingga upah tenaga kerja.

Puncak dari dinamika persidangan adalah terungkapnya anomali waktu pelaporan. Diketahui rincian kerugian sudah terlampir saat laporan dibuat, padahal penghitungan resmi baru dilakukan beberapa hari setelahnya. Saksi mengungkapkan bahwa angka Rp83 juta tersebut dimunculkan atas permintaan pihak Polres Lahat guna melengkapi berkas laporan.

Fenomena ini menjadi catatan penting dalam edukasi hukum bagi masyarakat. Setiap alat bukti, termasuk rincian kerugian, haruslah disusun berdasarkan verifikasi faktual yang mendahului laporan, bukan sekadar pelengkap administratif yang dipaksakan.

Persidangan ini memberikan pelajaran berharga mengenai prinsip Testimonium de auditu dan pentingnya konsistensi keterangan saksi. Jika keterangan saksi berubah-ubah dan fakta kerugian langsung tidak terbukti, maka kekuatan pembuktiannya patut dipertanyakan oleh majelis hakim demi tegaknya keadilan yang objektif.

"Hasil kesaksian 6 orang dari PT BRSE menyatakan bahwa mereka tidak melihat minyak yang keluar dilokasi kejadian. Bahkan saksi menerangkan bahwa terdakwa mengentikan aktivitas setelah ada surat Informasi dari pihak Perusahaan. Namun berselang satu minggu PT BRSE membuat Laporan ke Polres Lahat," tutup pembicaraan Sundan.

(CH) 

Share:

Baca Lagi