Geri Raditya Suparudin Resmi Menjabat Ketua Squash Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Palembang _ Pengurus Baru Squash Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melantik pengurus Provinsi Squash Indonesia Sumatera Selatan yang di gelar di Venue Squash Jakabaring Sport City Palembang, pada Jumat (22/5/2026).

Dalam pelantikan pengurus Provinsi Squash Indonesia Sumatera Selatan, Ketua Umum Squash Sumatera Selatan, Geri Raditya Suparudin, mengatakan, Ya, ini kan pengurus baru, jadi ya tentunya harapan baru juga. Jadi semoga cabor squash ini ke depan bisa memberikan prestasi untuk Sumatera Selatan tentunya. Sekaligus selain pelantikan, kita langsung

menunjukkan kinerja dengan membuat kejurprov. Kejurprovinsi piala Gubernur Sumatera Selatan, kurang lebih 50 orang beserta atletnya," ujar Geri.

Nah, nanti hasil dari sini di bulan Juli nanti ada Kejurnas, Kejurnas itu nanti yang kita seleksi dari sekarang seperti itu," terangnya.

Geri menambahkan, Untuk program ke depan yang harus kita kejar itu adalah

bagaimana atlet Squash ini bisa sekolah di SONS (Sekolah Olahraga Nasional Sriwijaya). Jadi, bisa masuk situ, jadi mereka bisa pelatihan secara rutin optimal, dapat penginapan, jadi dapat program rutin sehingga bisa ke kancah nasional," imbuhnya.

Terakhir Geri juga menyampaikan, untuk pelantikan pengurus Provinsi Squash Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang di lantik pada hari ini Sekitar kurang lebih 35 orang," pungkasnya.

(Sandi SN) 

Share:

Baca Lagi

Achmad Nurcholis Tegaskan PAN Banyuasin Partai Terbuka bagi Semua Golongan dan Agama

Achmad Nurcholis Tegaskan PAN Banyuasin Partai Terbuka bagi Semua Golongan dan Agama

ReformasiRI.com, Banyuasin – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Banyuasin, H. Achmad Nurcholis, S.Sos.I., menegaskan bahwa PAN merupakan partai politik yang terbuka dan siap menerima seluruh elemen masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, maupun latar belakang etnis. Selasa(19/05/2025) 

Pernyataan tersebut disampaikan Achmad Nurcholis dalam kegiatan konsolidasi partai yang turut dihadiri pengurus Barisan Muda (BM) PAN dan Perempuan Amanat Nasional (PUAN) dari Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin.

Menurut Achmad Nurcholis, nilai pluralisme dan kemajemukan menjadi fondasi penting dalam membangun PAN sebagai rumah besar bagi seluruh masyarakat Banyuasin.

“PAN adalah partai yang terbuka, mampu diterima oleh semua golongan dan semua agama. PAN Banyuasin membuka diri kepada siapa pun yang ingin bersama-sama berjuang demi kemajuan daerah, dengan mengedepankan persatuan dan menghilangkan sekat-sekat etnisitas,” ujar Achmad Nurcholis.

Ia menambahkan, keberagaman yang ada di Banyuasin harus menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan dan mempererat persaudaraan antarwarga.

“Kita siap mengajak seluruh golongan untuk bergabung di PAN. Dengan semangat persatuan, kita dapat menyatukan berbagai latar belakang menjadi kekuatan besar untuk membantu masyarakat Banyuasin,” tambahnya.

Tokoh Muda dan Perempuan Bali Bergabung dengan PAN

Masuknya tokoh pemuda dan perempuan dari komunitas Bali di Kecamatan Air Kumbang menjadi bukti nyata bahwa PAN diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.

Ketua BM PAN Kecamatan Air Kumbang, I Made Veda Narayan V, menyampaikan komitmennya untuk turut membesarkan PAN di wilayahnya dengan merangkul generasi muda lintas budaya.

Sementara itu, Ketua PUAN Kecamatan Air Kumbang, Made Sumiati Astiri, S.Pd., M.Pd., menyatakan kesiapan untuk menggerakkan kaum perempuan agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik demi kemajuan Banyuasin.

Apresiasi dari Tokoh Adat Bali

Ketua Adat Bali Kecamatan Air Kumbang, Redi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada H. Achmad Nurcholis atas perhatian dan dukungannya terhadap kelompok minoritas di Banyuasin.

Ia menilai sikap terbuka yang ditunjukkan PAN Banyuasin telah memberikan ruang yang setara bagi seluruh golongan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Achmad Nurcholis yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada kaum minoritas untuk ikut berperan dan berkontribusi bagi masyarakat Banyuasin,” ujar Redi.

Dengan semangat inklusif dan keterbukaan, PAN Banyuasin di bawah kepemimpinan H. Achmad Nurcholis terus memperkuat posisinya sebagai partai yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang budaya.

(red)

Share:

Baca Lagi

DPD PAN Banyuasin Konsolidasi Bersama BM PAN dan PUAN, Targetkan Relawan Hingga Tingkat TPS

DPD PAN Banyuasin Konsolidasi Bersama BM PAN dan PUAN, Targetkan Relawan Hingga Tingkat TPS

ReformasiRI.com, Banyuasin – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Banyuasin menggelar konsolidasi internal bersama organisasi sayap partai, yakni Barisan Muda (BM) PAN dan PUAN Banyuasin, Sabtu (16/05/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan struktur partai serta persiapan menghadapi agenda politik ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di sebuah kafe di Jalan Jenderal Sudirman tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD PAN Banyuasin, Achmad Nurcholis, didampingi Wakil Sekretaris Abdullah Hudedi, Bendahara Atik Maryati, Ketua BM PAN Banyuasin Ari Anggara, serta Ketua PUAN Banyuasin Ambarwati. Hadir pula jajaran pengurus BM PAN dan PUAN dari 21 kecamatan se-Kabupaten Banyuasin.

Dalam arahannya, Achmad Nurcholis menekankan bahwa tantangan politik ke depan memerlukan kekompakan dan kerja terorganisir dari seluruh kader partai, terutama generasi muda yang tergabung dalam BM PAN dan PUAN.

“Tantangan kita ke depan tidak ringan. Namun saya yakin tidak ada hambatan yang terlalu besar jika kita bergerak dalam satu irama, tetap solid, dan berada dalam satu komando,” ujar Nurcholis.

Ia mengajak seluruh kader untuk memperkuat struktur PAN secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, pembentukan relawan di setiap TPS merupakan langkah penting untuk memperbesar basis dukungan partai di tengah masyarakat.

“Mulai hari ini mari kita bangun kembali kekuatan PAN dari tingkat kabupaten sampai desa, sekaligus merekrut relawan hingga ke tingkat TPS. Ini sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan,” tegasnya.

Nurcholis juga mengingatkan kader terhadap capaian PAN Banyuasin pada periode sebelumnya yang pernah berhasil meraih enam kursi di DPRD Banyuasin dan satu kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk mengembalikan kejayaan PAN di Bumi Sedulang Setudung.

“PAN Banyuasin pernah memiliki enam kursi di DPRD Banyuasin dan satu kursi di DPRD Sumsel. Itu membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, tidak ada yang mustahil untuk kita raih kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Ari Anggara dan Ambarwati menyatakan kesiapan BM PAN dan PUAN untuk menjadi motor penggerak kaderisasi, khususnya dalam menjangkau kalangan milenial dan generasi Z.

Keduanya optimistis bahwa dengan penguatan organisasi sayap partai, konsolidasi yang berkesinambungan, serta pembentukan relawan hingga tingkat TPS, PAN Banyuasin akan kembali tampil sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan dan mampu meraih posisi strategis di DPRD Banyuasin pada masa mendatang.

Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat. Para kader tampak antusias mengikuti arahan pimpinan partai serta berdiskusi mengenai strategi penguatan organisasi hingga ke akar rumput.

(red)

Share:

Baca Lagi

SIRA dan PST Minta Kejati Sumsel Segera Tetapkan Direktur PT Danadipa dan Anggota DPRD Muara Enim Inisial HM Sebagai Tersangka

Palembang _ Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi Proyek Irigasi Ataran Air Lemutu di Kabupaten Muara Enim memicu Lembaga Suara informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) kembali melakukan unjuk rasa yang ke-5 kalinya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) di Jalan Gubernur H Bastari, Jakabaring, Palembang.

Kali ini, SIRA dan PST dalam aksinya merangsek masuk ke halaman Kantor Kejati Sumsel mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan gratifikasi yang berujung penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada oknum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Golkar inisial (KT) dan anaknya (RA). 

Seperti di ketahui pihak pemberi gratifikasi atau suap yakni Direktur PT. Danadipa Cipta Kontruksi belum juga di tetapkan sebagai tersangka. 

Padahal, dalam UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) sudah sangat jelas, menerangkan bahwa pemberi dan penerima suap sama-sama dipidana, serta pada Pasal 5 dan 12 juga mengatur ancaman penjara, di mana pemberi suap dijerat karena menyuap dan penerima dijerat karena menerima.

"Hingga sekarang pihak Kejati Sumsel belum juga menetapkan tersangka saudara (HM) Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan adik kandung Bupati Muara Enim," ujar Rahmat Sandi Iqbal, SH Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, pada Rabu (13/05/2026). 

Sandi menjelaskan, dari keterangan tersangka (RA) melalui BAP lanjutan Penyidik Kejati Sumsel pada Selasa, 24/02/2026, ada peran penting inisial (HM) yang menyuruh atau memerintahkan tersangka (RA) untuk mengarahkan kemana saja uang hasil gratifikasi sebesar Rp.1,6 Miliar dan disitu juga ada dugaan aliran dana mengalir ke (HM).

Adapun dalam unjuk rasa tersebut SIRA dan PST menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya:

1. Mendesak Kejati Sumsel segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung senilai Rp. 7.162.400.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Danadipa Cipta Kontruksi. 

2. Segera tetapkan saudara (HM) anggota DPRD Muara Enim Fraksi Partai Golkar sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam pusaran korupsi proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

3. Meminta Kejati Sumsel untuk mendalami peran (HM) dalam kasus tersebut dan menelusuri dugaan aliran dana yg mengalir ke HM senilai 400 Juta Rupiah (menurut keterangan BAP lanjutan tersangka (RA) pada hari Selasa, 24 Februari 2026).

4. Segera tetapkan tersangka Direktur PT. Danadipa Cipta Kontruksi yang diduga sebagai otak pelaku pemberi Fee Proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung dan berkaitan dengan gratifikasi yang menjerat anggota DPRD Muara Enimn inisial (KT) dan anaknya (RA). 

Ditempat serupa, Kejati Sumsel melalui Kasi Sidik Bidang Pidsus MHD Pajrin, SH. MH menanggapi, dengan mengumpulkan minimal 2 alat bukti, pihaknya sudah mengagendakan rencana pemanggilan saudara (HM).

"Kita sudah mengagendakan untuk memanggil saudara HM dan kalau Dirut PT Danadipa itu sudah beberapa kali kita panggil untuk di periksa, sampai sekarang kita masih menunggu hasilnya," pungkas Pajrin tutup pembicaraan.

(CH) 

Share:

Baca Lagi

H. Achmad Nurcholis Optimistis Sayap Partai PAN Perkuat Kerja Politik hingga Tingkat RT di Banyuasin

H. Achmad Nurcholis Optimistis Sayap Partai PAN Perkuat Kerja Politik hingga Tingkat RT di Banyuasin

ReformasiRI.com, Banyuasin – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin, H. Achmad Nurcholis, S.Sos., menegaskan bahwa terbentuknya organisasi sayap partai diharapkan mampu memperkuat konsolidasi politik PAN sekaligus meningkatkan peran partai dalam membantu masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Senin (11/05/2026) 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan konsolidasi partai yang dihadiri jajaran pengurus DPD PAN Banyuasin, Barisan Muda (BM) PAN Banyuasin, Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Banyuasin, serta pengurus PAN Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Achmad Nurcholis, kehadiran organisasi sayap partai merupakan bagian penting dari strategi PAN untuk memperluas basis dukungan hingga ke tingkat paling bawah.

“Dengan terbentuknya sayap partai PAN, kami berharap dapat bersinergi dengan DPD PAN Banyuasin dalam melaksanakan kerja-kerja politik untuk membantu rakyat Banyuasin. Kami juga berharap BM PAN Banyuasin dan PUAN Banyuasin segera melakukan konsolidasi guna memperkuat kepengurusan sampai ke tingkat RT di seluruh wilayah Banyuasin,” ujar Achmad Nurcholis.

BM PAN Fokus Garap Generasi Z dan Milenial

Ketua BM PAN Banyuasin, Ari Anggara, menyampaikan bahwa organisasinya akan memusatkan perhatian pada pembinaan generasi muda, khususnya kalangan Gen Z dan milenial yang dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

“Pada Pemilu 2031 nanti, BM PAN akan fokus kepada kaum Gen Z dan milenial. Mereka adalah aset dan pemilih pemula yang sangat penting. Kami akan memprioritaskan kaderisasi kaum muda agar kelak mereka menjadi penerus bangsa,” tegas Ari Anggara.

Ambarwati Pimpin PUAN Banyuasin

Sementara itu, Ambarwati, S.Sos., M.Si., dipercaya memimpin PUAN Banyuasin. Sosok Ambarwati dikenal memiliki pengalaman akademik dan organisasi yang cukup mumpuni.

Ia merupakan alumni Program Sarjana dan Magister Universitas Sriwijaya, dikenal sebagai salah satu srikandi terbaik dari Kecamatan Rambutan, dan pernah bertugas di bidang administrasi kependudukan di kawasan OPI Mall. Selain itu, Ambarwati juga pernah menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rambutan serta aktif sebagai konsultan pemenangan partai politik.

Dalam perannya sebagai Ketua PUAN Banyuasin, Ambarwati menegaskan komitmennya untuk fokus memberdayakan kaum perempuan, khususnya para ibu rumah tangga, agar lebih aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.

“PUAN Banyuasin akan fokus merangkul ibu-ibu dan kaum perempuan agar mereka semakin berdaya dan turut berperan dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Arahan Strategis dari PAN Sumsel

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Suharli M. Yamin, M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya kerja terstruktur, konsolidasi berjenjang, dan soliditas seluruh kader.

Ia menyatakan bahwa kekuatan PAN pada Pemilu mendatang sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan kader untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat.

Dengan terbentuknya BM PAN Banyuasin dan PUAN Banyuasin, DPD PAN Banyuasin optimistis dapat memperluas jaringan organisasi hingga tingkat RT, memperkuat basis dukungan, serta meningkatkan kontribusi partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

(red)

Share:

Baca Lagi

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Penguatan Keuangan Pelaku Usaha

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Penguatan Keuangan Pelaku Usaha

ReformasiRI, OPINI - Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Di tengah persaingan ekonomi yang semakin berkembang, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga pengelolaan keuangan yang baik agar usaha dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi keuangan. Banyak pelaku usaha yang belum melakukan pencatatan keuangan secara tertib, sehingga sulit mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM berperan penting melalui program pembinaan, pelatihan manajemen keuangan, serta pendampingan usaha agar pelaku UMKM mampu mengelola keuangan secara lebih efektif dan profesional.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun program bantuan pemerintah. Kemudahan akses pembiayaan sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat menjadi sektor ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Tidak hanya berfokus pada bantuan modal, penguatan keuangan UMKM juga perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan pembayaran non tunai dan aplikasi pencatatan keuangan. Langkah ini penting agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan efisiensi usaha mereka.

Menurut saya, keberhasilan program Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha mampu mandiri dalam mengelola keuangannya. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan kebijakan yang tepat sasaran, UMKM dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.

Penulis : DODY IMANULLAH, S.E.

Mahasiswa Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Universitas Tridinanti Palembang

Publikasi Senin, 11 Mei 2026

Share:

Baca Lagi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

ReformasiRI, OPINI - Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pilar penting dalam perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045 — suatu cita‑cita besar bangsa untuk menjadi negara maju, makmur, dan berpengaruh pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 

Visi ini tidak sekadar slogan, tetapi merupakan kerangka strategis jangka panjang yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025‑2045 dan didukung oleh dokumen perencanaan operasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025‑2029 serta peta jalan pembangunan yang konkret.

Perencanaan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam RPJPN, tujuan besar transformasi ekonomi mencakup menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi (high‑income country) dan poros maritim dunia dengan daya saing yang kuat. Transformasi ini direncanakan melalui empat tahap pembangunan antara 2025 hingga 2045, dimulai dari penguatan pondasi ekonomi dan sosial, percepatan produktivitas, perluasan pusat‑pusat pertumbuhan baru, hingga pengembangan kapasitas ekonomi secara global.

Secara konkret, RPJMN 2025‑2029 menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius untuk periode awal, termasuk pencapaian tingkat pertumbuhan hingga sekitar 8 persen pada akhir periode 2029. Target ini diselaraskan dengan prioritas menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat produktivitas nasional. Tujuan tersebut juga dirancang untuk mengatasi masalah struktural, seperti middle‑income trap, di mana Indonesia telah terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah selama lebih dari dua dekade. Kebijakan seperti hilirisasi industri, penguatan human capital, dan pengembangan teknologi merupakan bagian dari jawaban atas tantangan tersebut.

Saya melihat arah perencanaan ini sebagai bukti komitmen jangka panjang pemerintah untuk menata ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan tangguh. Langkah‑langkah strategis yang tercantum dalam peta jalan Indonesia Emas 2045 mencerminkan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas angka GDP, tetapi juga oleh kualitas pembangunan yang mencakup pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan kesiapan menghadapi globalisasi. Negara yang ingin menjadi berpendapatan tinggi pada 2045 harus mampu memadukan pertumbuhan dengan ketahanan sosial and lingkungan, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan kelompok sosial.

Namun demikian, visi besar ini juga menimbulkan sejumlah tantangan yang tidak sederhana. Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perbaikan kualitas pendidikan masih membutuhkan investasi besar dalam jangka panjang. Demi memaksimalkan bonus demografi yang diprediksi akan mencapai puncaknya antara 2030 hingga 2040, Indonesia harus mempercepat peningkatan keterampilan (skills) generasi mudanya agar siap di era Industri 4.0. Tanpa SDM yang kompetitif, Indonesia berisiko kehilangan momentum demografisnya.

Kedua, meskipun target pertumbuhan tinggi secara resmi ditetapkan, realisasi di tingkat makro terkadang terpengaruh oleh dinamika global dan domestik. Data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa pada awal 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,61 persen, mencapai kecepatan tertinggi dalam lebih dari tiga tahun tetapi masih di bawah target pertumbuhan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mencapai status ekonomi maju. Perlu dicatat bahwa target untuk 2027 ditetapkan antara 5,9% hingga 7,5%, bergantung pada peningkatan investasi dan produktivitas industri. Walaupun angka‑angka ini menunjukkan tren positif, masih terdapat tekanan eksternal seperti harga energi global dan tantangan inflasi yang dapat memengaruhi stabilitas pertumbuhan.

Menurut saya, penekanan dalam perencanaan pembangunan nasional seperti RPJPN dan RPJMN terhadap pertumbuhan ekonomi sejatinya telah tepat dengan menetapkan sasaran yang ambisius namun realistis. Pemerintah telah memasukkan unsur‑unsur penting seperti pengembangan SDM, industrialisasi, teknologi, dan penguatan infrastruktur yang semuanya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, realisasi agenda ini menuntut kerja sama kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademia, dan masyarakat. Setiap target pertumbuhan yang tinggi akan sia‑sia jika tidak diikuti oleh reformasi struktural dalam pendidikan, aturan investasi yang lebih efisien, dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha modern.

Selain itu, perlu ada perhatian serius terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan ini bukan hanya persoalan tingkat pertumbuhan angka, tetapi juga soal kualitas kehidupan masyarakat di daerah tertinggal atau terpinggirkan. Visi Indonesia Emas 2045 harus benar‑benar inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian elit kota besar, tetapi juga oleh masyarakat desa dan kawasan terpencil.

Secara keseluruhan, saya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Integrasi antara target pertumbuhan ekonomi jangka pendek seperti RPJMN dengan visi jangka panjang RPJPN menciptakan kerangka yang sistematis dan berkelanjutan. Asalkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tetap fokus pada implementasi kebijakan berbasis bukti, memperkuat akuntabilitas, dan responsif terhadap perubahan ekonomi global, Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekadar visi, tetapi suatu realitas yang dapat dicapai. Namun tetap dibutuhkan kehati‑hatian dalam menyeimbangkan aspirasi pertumbuhan dengan aspek sosial, lingkungan, dan pemerataan, agar pertumbuhan ekonomi benar‑benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

PENULIS :

SAPRITA ADHYANI, S.E.

Mahasiswa Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Universitas Tridinanti Palembang

Publikasi: Senin, 11 Mei 2026

Share:

Baca Lagi